"Kami ini komisioner pilihan masyarakat. Jadi kami sama suara hatinya dengan masyarakat. Kalau masyarakat bilang ada rekening gendut, kami juga menyatakan hal itu dalam saran dan pertimbangan. Bahkan, lebih kejam dari itu ada. Cuma tentu tidak bisa kami buka," katanya saat ditemui di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (13/1/2015)
Selain Budi Gunawan, ia juga mengungkapkan calon Kapolri lainnya juga memiliki kekurangan masing-masing. Namun, secara normatif kelimanya lulus seleksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang.
"Jadi, lima calon tersebut tidak semuanya benar-benar sempurna. Ada kelebihan dan kekurangan. Artinya, adapun yang dipilih adalah yang lain pasti ada juga kekurangannya," ungkapnya.
Terkait pengusulan calon Kapolri yang tidak melibatkan KPK dan PPATK. Adrianus mengaku pihaknya tergesa-gesa lantaran presiden ingin Kapolri baru segera menggantikan Jenderal Pol Sutarman yang akan pensiun Oktober mendatang.
"Karena kali ini cepat sekali permintaan dari presiden maka kami seadanya dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta KPK dan PPATK dan Komnas HAM tidak bisa melakukan wawancara kepada mereka (calon Kapolri)," imbuhnya
Dengan demikian, lanjutnya, Kompolnas tidak bisa melakukan pemilihan Kapolri secara sempurna sebagaimana 2013 lalu. "Sebetulnya kalau dikaitkan tahun lalu 2013 kita lakukan cukup sempurna, jadi ada assesment, wawancaranya, permintaan kepala KPK, PPATK dan Komnas HAM," pungkasnya
Sebelumnya, Presiden mengeluarkan Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 yang mengusulkan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman yang akan pensiun Oktober 2015.
Namun, hari ini, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
KPK Sudah Stabilo Merah
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui pihaknya memberi tanda atau rapor merah terhadap nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, catatan merah itu diberikan saat Presiden Jokowi meminta KPK menelusuri rekam jejak calon menteri.
"Waktu pencalonan menteri, Budi Gunawan sudah diusulkan, dan saat itu KPK karena sudah menangani kasusnya, kami beri catatan merah, tidak elok kalau diteruskan," ujar Abraham di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015. Menurut dia, proses ini sudah lama dan panjang. Sehingga, tidak serta merta ketika Budi Gunawan dipilih Jokowi sebagai satu-satunya calon Kapolri.
Abraham mengakui selama ini menahan diri untuk buka suara terkait Budi Gunawan yang disebut-sebut memiliki rekening gendut. Dia juga telah berupaya mengontak Jokowi pasca-penetapan status baru Budi sejak Senin, 12 Januari 2015. Namun, tak ada respons dari Jokowi. "Sekarang kami memberi penjelasan resmi," ujarnya. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar