Bambang menjelaskan, selain ingin menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara sebesar Rp 10 triliun dari tambahan produksi tersebut, pemerintah justru ingin mempermudah perusahaan batubara dalam menjual produksinya di Indonesia. Salah satu potensi penjualan yang bisa dimanfaatkan menurutnya adalah untuk pembangkit-pembangkit listrik yang akan banyak dibangun PT PLN (Persero) maupun perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) selama lima tahun ke depan.
“Listrik masih sangat kurang di Indonesia, maka sebaiknya batubara yang tersedia baik yang kalori rendah atau sedang diarahkan untuk pembangkit listrik di Indonesia,” kata Bambang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2014).
Bambang mengaku pemerintah bisa memahami rendahnya permintaan batubara di luar negeri akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi global membuat perusahaan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) akan mengerem produksi tahun depan untuk menaikkan harga.
“Terutama batubara, ekspornya ke Tiongkok itu akan sangat berkurang. Bahkan untuk yang kalori rendah itu sudah dilarang impor oleh Tiongkok, karena masalah polusi,” jelas Bambang.
Oleh karena itu pemerintah berharap dapat mengalihkan penggunaan batubara yang tidak diekspor ini untuk keperluan pembangkit listrik di Indonesia. Dengan ketersediaan pasokan batubara yang cukup, akan membantu percepatan pembangunan pembangkit listrik oleh PLN maupun IPP. Semakin banyak pembangkit yang berhasil dibangun dan mengalirkan listrik dari batubara tadi, maka krisis listrik bisa dikurangi.
“Tentunya nanti akan di-support dengan transmisi yang harusnya dibangun oleh PLN maupun Kementerian ESDM,” kata Bambang. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar