Gerakan penggalangan penggunaan hak
interpelasi untuk goyang posis Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berlanjut di
DPR. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar
Al Habsyi, menyatakan jumlah anggota Dewan yang menandatanganinya terus
bertambah.
"Moga-moga mendekati 300. Akan lebih jelas
sikap parlemen untuk bertanya pada pemerintah," katanya di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Aboe mengatakan proses
pengajuan hak interpelasi nantinya akan seperti sistem persidangan
lainnya di DPR. Pertama, dibawa terlebih dahulu ke Badan Musyawarah
(Bamus). Baru kemudian dibahas di rapat paripurna.
"Kan ada tim inisiasi. Ketuanya Misbakhun (Fraksi Golkar). Ya, yang bacakan (di paripurna) insiator, cukup satu anggota mewakili," ujarnya.
Aboe
melanjutkan, tim inisiasi akan menjelaskan latar belakang yang
mendasari diajukannya interpelasi pada pemerintah. Aboe juga berharap
penggalangan penggunaan hak interpelasi bisa segera tuntas.
"Kita senang sebelum reses sudah selesai. Tanggal 4 atau sebelum 5 Desember dibacakan," katanya. [vivanews]
kalau hanya ngrecoki kerja pemerintah yang sudah jelas program dan arahnya, saya sebagai rakyat sangat setuju bila DPR dibubarkan dengan dekrit Presiden titik.
BalasHapussusah juga memberi informasi kepada orang yang tidak mau mengerti terhadap informasi2 yg berseliweran di media, rakyat saja bisa memahami dengan info2 yang ada di media, apakah mereka2 itu memang orang2 yang buta, tuli, bloon dan tolol yaa???
BalasHapus