Sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM itu, pada awal pidatonya Jokowi mengaku sudah dihadapkan pada pilihan yang sulit. Namun keputusan itu akhirnya diketok juga usai Jokowi melakukan Rapat Terbatas bersama para menterinya.
Jokowi dan para menteri sepakat untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif.
Sebab, selama ini Jokowi menganggap negara membutuhkan banyak anggaran untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tak pernah tersedia secara maksimal lantaran selalu dihamburkan untuk subsidi BBM.
"Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga Premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga Solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Senin (17/11/2014) malam.
Meski menaikkan harga BBM, Jokowi mengaku tetap akan memperhatikan rakyat yang kurang mampu. Jokowi sudah menyiapkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut Jokowi, kartu-kartu itu dapat menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif. Jokowi pun mengaku siap dikritik habis-habisan soal kenaikan BBM itu.
"Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," imbuhnya.
Di balik cerita kenaikan BBM itu, Jokowi tentu bisa dibilang lebih berani daripada pemerintahan sebelumnya, yakni saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu, SBY menetapkan harga BBM bersubsidi jenis Premium naik Rp 2.000 per liter dan harga jual Solar naik Rp 1.000 per liter. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY, memang tampaknya sudah menjadi tradisi jika kenaikan BBM tak diumumkan secara langsung oleh SBY.
Pada 22 Juni 2013 lalu, SBY tak mengumumkan sendiri kenaikan BBM dan malah menunjuk Menteri ESDM Jero Wacik kala itu, untuk mengumumkan.
Jokowi Raja Tega
Ketegasan sikap Jokowi mendapat respon dari Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan, Pohan menilai kebijakan Jokowi tergesa-gesa menaikkan harga BBM karena rakyat belum siap atas kenaikan tersebut.
"Jokowi sungguh enggak peduli," kata Pohan ketika dikonfirmasi, Senin (17/11/2014).
Pohan menuturkan semestinya Jokowi mengkaji kebijakan tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, Jokowi juga harus mencermati kondisi rakyat yang sudah terkena kenaikan harga BBM tahun lalu. Sedangkan tahun ini harga tarif dasar listrik dan gas juga naik.
"Jokowi sudah hilang sensitifitasnya pada wong cilik. Ini blunder parah," ungkapnya.
Dampak kenaikan harga BBM, kata Pohan, Jokowi kehilangan kepercayaan dari rakyat. Jokowi dianggap tidak pro wong cilik serta lupa janjinya melindungi rakyat lemah.
"Rakyat menagih janjinya berantas mafia migas. Eh, mafianya belum disikat, dianya kebelet naikin harga BBM. Ehh, minyak dunia pun lagi turun-turunnya pula. Benar-benar, raja tega," katanya. [merdeka]
Yang raja tega dan tidak peduli sama wong cilik itu adalah orang2 yang menggarong uang negara, termasuk diantaranya adalah teman2nya RP dari Demokrat.
BalasHapus