PKS Galang Kekuatan untuk Pemakzulan Jokowi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat karena harga minyak dunia sedang turun. "Fraksi PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, saat jumpa pers di Ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Upaya penolakan PKS ini, menurut Jazuli, akan direalisasikan dengan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstutisional.
"Seperti mendorong DPR untuk melakukan hak interpelasi (hak DPR meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas)," tuturnya.
Fraksi PKS menilai kebijakan Jokowi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23/2013 tentang APBN 2014 Pasal 14 Ayat (13) yang menegaskan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
Jazuli menjelaskan, BBM merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi. Sehingga, kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
Kenaikan harga BBM Rp2 ribu akan mendorong kenaikan harga-harga pangan berkisar 15 persen seperti pada 2013, kendati inflasi secara keseluruhan di kisaran delapan hingga 10 persen.
Menurut Jazuli, seharusnya pemerintah bisa meningkatkan ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan negara, baik pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dulu.
"Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak efisiensi juga masih memungkinkan dijalankan," tuturnya.
Selain itu, kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan dengan membedakan harga BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM, dan pedesaan tetap menjadi pilihan terbaik, dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek.
Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.
"Fraksi PKS memandang pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat," pungkasnya.  [okezone]