Usulan Ini Buat Jokowi Kian Dijauhi Parpol

Direktur Indo Strategi Andar Nubowo mengatakan posisi-posisi kementerian kabinet Jokowi-JK baiknya diisi lebih banyak dari kalangan profesional dibandingkan politisi.
Menurut Andar, komposisi tepat kabinet Jokowi-JK baiknya yakni 60 persen profesional dan 40 persen politisi yang memiliki latar belakang profesional.
"Selain diisi oleh 60 persen profesional dan 40 persen politisi yang memiliki latar belakang profesional, perlu pula perampingan kabinet," kata Andar di Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2014).
Andar menuturkan untuk perampingan kabinet, dibutuhkan penggabungan beberapa kementerian yang memiliki ranah kerja serupa bahkan penghapusan.
"Kementerian Koordinator diusulkan dihapuskan, karena kementerian ini dianggap memperpanjang jalur birokrasi dan menambah beban anggaran negara," tutur Andar.
Kemudian adanya kementerian Koordinator selama ini sering dijadikan lahan politik untuk bagi-bagi kekuasaan terhadap anggota tim koalisi.
Usulan perubahan kementerian lainnya menurut Andar yakni Kementerian Dalam negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri dan Kependudukan.
Kementerian perhubungan diubah menjadi Kementerian perhubungan dan Transportasi Massal. Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi diubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Buruh Migran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah dua menjadi Kemendikpora dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Perguruan Tinggi. Sementara usulan baru, yaitu Kementerian Perekonomian dan Maritim.