Budiman Sudjatmiko Temui Jokowi Bahas Dana Desa dan Kepala Daerah

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk meningkatkan anggaran untuk desa berprestasi hingga Rp 2 miliar per tahun. "Saya malah berpikir kalau ada desa yang bagus prestasinya, mengembangkan badan usaha milik desa bagus, menanggulangi kemiskinan, nanti anggaran akan saya tingkatkan Rp 2 miliar," kata Budiman menirukan pernyataan Jokowi di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Awalnya, kata dia, Jokowi bertanya tentang kondisi di lapangan. Termasuk dana desa per tahun yang tepat berdasarkan jumlah anggaran yang diserap.
Budiman menjelaskan, kondisi pedesaan tidak bisa dipukul rata. Karena ada perbedaan jumlah kepala keluarga per desa.
"Kalau berdasar APBN seharusnya anggaran untuk desa Rp 64 triliun plus APBD ada Rp 40 triliun lagi. Terus desa cocoknya berapa? Rp 1,4 miliar per desa itu pas," kata Budiman.
Ia menyarankan, jumlah anggaran itu sebaiknya dipertahankan selama minimal lima tahun. Jika dilakukan, ia optimistis kemiskinan bisa dikurangi dan rumah kumuh bisa ditanggulangi.
Dari hasil diskusi tersebut, Jokowi justru menjanjikan anggaran Rp 2 miliar per tahun untuk desa berprestasi.
Jokowi yakin, anggaran minimal Rp 2 miliar per desa sangat bisa diwujudkan. Yaitu dengan adanya pengalihan anggaran subsidi BBM serta penghematan anggaran di 14 kementerian.
Lebih lanjut Budiman Sudjatmiko menyatakan pemerintahan Jokowi akan tetap merangkul kepala daerah tanpa memandang partai pengusung jika pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diganti dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tadi kita sudah diskusikan. Kita sudah ketahui celahnya. Pak Jokowi akan mengajak kepala daerah manapun tidak peduli dari partai apa pun. Artinya seruan nurani akan melampui batas sempit partai yang sedang diskenariokan oleh segelintir elit politik," kata Budiman, Selasa (9/9/2014).
Budiman mengatakan Jokowi optimis hal itu tidak akan banyak mempengaruhi pemerintahannya.
"In sya Allah kalau kebaikan yang kita tawarkan, orang Indonesia tidak fanatik secara politik. Misalnya Ridwan Kamil atau Bima Aria jelas partainya oposisi, misalnya, tapi dianggap oleh Pak Jokowi diapresiasi karena berprestasi. Apa mereka akan menolak apresiasi dari kader partai yang jadi musuhnya?" katanya.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan telah menyampaikan situasi terakhir di DPR terkait perkembangan RUU Pilkada tersebut pada Jokowi.
"Saya sudah sampaikan konstelasi terakhir. Mayoritas memang masih mendukung. Tapi nanti kalau benar disahkan, masih ada judicial review, kita akan kembalikan ke konstituen dan konstitusi," katanya.
Saat ini PDIP masih melakukan lobi-lobi terhadap partai lain.
"Kita minta tolong doanya supaya pilkada langsung tetap ada. Kalau kita lihat Pak SBY itu seorang demokrat yang mengerti apa arti demokrasi," katanya.
Budiman bahkan mencurigai wacana pilkada oleh DPR tersebut muncul karena tersandera kasus pemilihan presiden.
"Saya curiga motivasinya partai-partai ini tersandera kasus pilpres yang belum selesai. Dikhawatirkan mereka bisa menumpulkan program-program pemerintah pusat. Ini ada satu persoalan belum selesai, pilkada hanya jadi korbannya," kata dia.  [antara]