Tokoh Profesional Ala Kabinet Jokowi-JK

Dulu Orde Baru paling risih dengan dikotomi sipil-ABRI. Kini Jokowi-JK juga risih dengan dikotomi professional-parpol, karena dari 34 kementrian dalam kabinetnya ternyata 16 orang akan diisi orang parpol. Agar masyarakat tidak mencurigai orang-orang parpol dalam pemerintahannya, dibangunlah istilah “professional partai”. Maksudnya, meski orang parpol tapi dia seorang profesionalis sejati.
Di masa Orde Baru rakyat mencurigai ABRI, karena begitu banyak masuk dalam birokrasi pemerintahan, dari lurah sampai menteri diisi unsur baju hijau.
Maka Pak Harto pun melarang rakyat mendikotomikan sipil dan ABRI. Di era reformasi, dikotomi TNI-Sipil mereda, tapi gantian yang mencuat dikotomi profesional-parpol. Karena sejak pemerintahan Gus Dur hingga SBY dewasa ini, begitu banyak orang parpol di  kabinet.
Di era pemerintahan Jokowi-JK yang akan bekerja per 20 Oktober 2014 mendatang, dikotomi profesional-parpol kembali mencuat. Soalnya Jokowi-JK ternyata juga makmum pemerintahan SBY, yang begitu banyak mencomot orang parpol. Dari 34 kementerian, 16 orang berasal dari kalangan parpol pendukung. Dan dari 18 orang yang katanya profesional, ternyata yang profesional murni hanya sekitar 6-7 orang saja.
Apa pula itu profesional murni? Kok kayak bensin saja, ada yang murni ada yang campur. Namun demikian Jokowi-JK pun minta rakyat tidak mendikotomikan mentri profesional dan mentri parpol. Caranya dihadirkan istilah “profesional partai”, artinya meski orang partai dia diyakini bisa bekerja profesional sesuai keahliannya. Semua  itu terserah Jokowi-JK sajalah, karena itu juga bagian dari hak prerogratif mereka.
Tapi seperti apa sih menteri parpol yang profesional itu? Jika ukurannya sekedar Muhaimin Iskandar yang diyakini bakal kembali masuk kabinet, rakyat layak kecewa. Sebab di KIB-II SBY saja, dia dapat rapor merah akibat kinerjanya yang buruk. Apa yang seperti ini dinilai profesional?
Semoga saja, yang 15 sisanya benar-benar menteri bukan standar Muhaimin. Sebab berdasarkan pengalaman, begitu banyak menteri parpol, dia akan selalu mengusung 3-4 staf khusus. Orang-orang ini kerjanya tidak jelas di kementrian, anggaran mereka tak diambil dari APBN, tapi paling ngglibet di pos-pos keuangan.  [Pos Kota]