Sebanyak 16 kementerian dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla akan diisi
kalangan partai politik. Menurut peneliti bidang politik dari Center for
Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, besarnya
porsi kementerian untuk partai politik dinilai karena kuatnya pengaruh
tekanan politik, terutama dari Megawati dan JK.
"Sangat jelas ada
aktor-aktor politik yang bermain di balik ini tidak bisa dilepaskan
oleh Jokowi. Saya kira yang paling banyak saham itu kan PDIP. PDIP yang
paling berkepentingan untuk tempatkan kadernya. PDIP di sini Megawati
sebagai ketum. Kedua, saya kira faktor aktor JK," ujar Arya saat
berbincang.
Arya mengatakan tidak ada yang istimewa dari
komposisi kabinet yang diumumkan Jokowi pada Senin (15/9) lalu. Arya
justru awalnya memprediksi Jokowi sesuai janjinya saat kampanye akan
memberi porsi lebih besar kepada profesional lebih dari 20 kementerian.
"Saya
tidak terlalu terkejut dengan komposisi 18 kursi profesional. Karena
espektasi publik besar terhadap Jokowi, harusnya dibuktikan dengan porsi
besar bagi profesional. Itu menunjukkan bahwa kepntingan politik di
balik penetapan kuota itu sangat tinggi," kata Arya.
Menurut
Arya, setidaknya ada tiga aktor yang sangat menentukan dalam penentuan
komposisi kabinet Jokowi-JK. Pertama aktor parpol koalisi, yaitu PDIP,
PKB, NasDem, Hanura, dan PKPI. Kedua, aktor Megawati dan JK.
"Selanjutnya,
aktor bisnis. Kalau tidak salah di KIB jilid 2 itu komposisinya 17-17.
Sekarang hanya nambah satu, kurang satu. Jadi tidak istimewa.
Profesional parpol itu istilah mengelabui saja," cetusnya. [detik]
OK LAH , NANTI KITA LIHAT SAJA KINERJANYA KARENA RAKYAT NANTI YANG AKAN MERASAKAN. TIDAK PERLU TERLALU DIBUAT DIKOTOMI. YG PENTING BEKERJA UNTUK RAKYAT BUKAN UNTUK SEKELOMPOK ELIT SAJA.
BalasHapus