Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta partai-partai politik
pengusungnya, menyeleksi kader terbaik untuk dicalonkan sebagai menteri
dalam kabinet mendatang. Hingga kini, Jokowi belum menentukan
kementerian apa saja yang akan diisi kalangan profesional partai.
"Sekarang
tugas partai menyeleksi kader profesional untuk masuk kabinet.
Nama-nama itu baru muncul nanti awal Oktober," kata Jokowi di Balai Kota
Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Jokowi menilai partai adalah
inkubator pemimpin politik nasional sehingga tak aneh jika kabinetnya
nanti juga diisi kalangan profesional partai.
Ditanya
mengenai jatah menteri per partai, Jokowi mengaku masih membahas hal
itu. Menurut dia, belum ada keputusan berapa menteri yang akan ditarik
dari tiap partai pengusung. Tapi, ia memastikan distribusi menteri untuk
kalangan profesional partai berdasarkan sistem proporsional. "Tidak
mungkin PDIP satu lalu Partai Nasdem 10. Sama saja kayak partai pemenang
pemilu tidak jadi ketua DPR," katanya.
Dalam arsitektur kabinet
Jokowi-Kalla, sebanyak 18 kementerian akan diisi kaum profesional
nonpartai sementara sisanya diisi kaum profesional partai. Profesional
nonpartai akan menduduki pos strategis seperti Kementerian Perdagangan,
Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dari
34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam
kementerian lama dengan nomeklatur baru, enam kementerian gabungan dari
sebelumnya, dan tiga kementerian baru. Kementerian gabungan antara lain
Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan kementerian
pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kementerian gabungan lain,
yakni Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset yang merupakan gabungan
Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Riset dan Teknologi. Sedangkan Kementerian baru yaitu
Kementerian Agraria, Ekonomi Kreatif, dan Kependudukan. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar