Sebelumnya pencairan dana untuk program tersebut sempat tertunda karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginstruksikan penghentian semua kegiatan yang dananya diperoleh dari hibah sejak November 2013.
"Saya sudah tahu masalah itu. Saya mengerti, kan saya sering ke kampung-kampung. Semua orang tanya itu, saya ngerti. Seperti tidak pernah ke kampung saja," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/8/2014), saat ditanya tentang penundaan pencairan dana KJP.
Jokowi mengaku telah menginstruksikan dinas terkait segera menyelesaikan masalah tersebut pekan ini.
"Saya sudah perintahkan. Verifikasi juga sudah. Dulu memang ada yang mengajukan terlalu banyak sehingga diperlukan Rp1,3 triliun padahal di APBD hanya ada sekitar Rp700-an sehingga harus diverifikasi lagi, dipotong anggarannya sehingga sesuai dengan yang diminta masyarakat dan sudah rampung," katanya.
"Saya kemarin minta minggu ini rampung karena saya sudah janji di kampung-kampung minggu ini. Tapi belum tahu, belum saya ikutin lagi," katanya.
Jokowi membenarkan bahwa tahun ini ada penambahan kuota penerima KJP tahun ini.
"Iya. Tadi saya sampaikan ada permohonan yang banyak sehingga anggarannya harus menyediakan Rp1,3 triliun padahal dana yang ada cuma Rp790an, artinya harus ada yang dipotong, pending dulu untuk tahun depan. Memang APBD tidak bisa cover itu. Sekarang di kampung-kampung semuanya minta. Jumlahnya dulu 381 sekarang 500-an," jelas dia.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan dana Rp799 miliar untuk program KJP. Dana yang dicairkan Rp670 miliar sesuai dengan jumlah peserta program KJP yang jumlahnya 575.670 siswa. [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar