Fahmi menganggap, bila strategi itu yang dilakukan, maka posisi Jokowi sangat berat dan tidak jelas untuk dimajukan sebagai capres oleh PDI Perjuangan apabila menembus treshold 20 persen.
"Bila memang itu yang menjadi strategi elit partai, maka sesuai diyakini publik bahwa membawa Jokowi berkeliling acara bersama tak lebih dipahami publik sebagai menjadikan Jokowi sebagai vote getter (pendulang suara) agar PDI Perjuangan menembus treshold 20 persen sehingga dapat mencalonkan paket capres-wapres sendiri," ujarnya, Kamis (30/1/2014).
"Tidak jamin Jokowi akan dicalonkan sebagai presiden pasca pemilu legislatif 9 April 2014. Rakyat dan konstiuen seperti mengalami fatamorgana politik karena ujungnya harapan publik pada saat pileg akan berbeda dengan realita pada pilpres. Jika skenario ini yang dipilih akan berimbas pada perolehan kursi, karena masyarakat sudah cerdas membaca manuver politik," papar Fahmi.
Diungkapkan, alasan DPP PDI Perjuangan bahwa pencapresan Jokowi lebih awal dikhawatirkan Jokowi jadi "sasaran tembak" tidak berasalan. "Bahasanya aya aya wae, kalau soal sasaran tembak mau sebelum dan sesudah pileg sama saja dan berlaku terhadap semua capres. Itu kan seni berpolitik dalam mengatasinya", ujar Fahmi.
Hal lainnya, alasan DPP PDI Perjuangan bahwa pencapresan Jokowi lebih awal dikhawatirkan Jokowi jadi "sasaran tembak" tidak berasalan. "Bahasanya aya aya wae, kalau soal sasaran tembak mau sebelum dan sesudah pileg sama saja dan berlaku terhadap semua capres. Itu kan seni berpolitik dalam mengatasinya", ujar Fahmi.
Menurutnya, logika paradoksal sebenarnya yang lebih khawatir jadi sasaran tembak adalah elit-elit partai dibanding Jokowi. Dapat dikatakan elit "tersandera" secara politis" oleh lawan atau konco politik karena pencapresan Jokowi membuat lawan politik kecewa dimana membutuhkan energi lebih besar di pileg & pilpres.
Kalkulasi yang sedang dihitung apakah mencapreskan Jokowi akan menjadikan elit partai sebagai sasaran tembak lawan politik untuk mengungkit " atas berbagai permasalahan masalalu atau yang belum terlihat. Pertanyaan yang yang dihitung, lanjut Fahmi lagi, apakah Jokowi mampu memberikan jaminan "aman dan nyaman" atas itu semua bila jadi Presiden? Bagaimana Jokowi dapat terkontrol?
Publik, Fahmi menegaskan kembali, harus diberikan pemahaman bahwa segala skandal korupsi yg muncul saat in membuat konsesi politik pilpres berbeda dengan 2004-2009 yang hanya memikirkan bagi-bagi menteri semata. Saat ini elit-elit parpol cenderung dukung capres yang bisa berikan jaminan keamanan hukum dan politik.
"Jika diperlukan setan kober atau dedemitpun didukung yang penting setelah pilpres aman dari tuntutan kasus korupsi. Inilah yang membuat pilpres 2014 harus dimajukan seorang pemimpin yang lurus-lurus aja, tidak neko-neko minim hutang politik," tandasnya.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar