PDI-P Imbau Jokowi Pertimbangkan Rekam Jejak FPI

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dwi Rio Sambodo, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan dengan cermat sebelum bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu dilakukan mengingat rekam jejak FPI yang diwarnai pro dan kontra.
"Perlu dipertimbangkan rekam jejak ormas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal pluralisme. Hal ini penting demi menjaga keutuhan NKRI," ujar Dwi Rio saat dihubungi, Jumat (25/10/2013) sore.
Ia mengatakan, rekam jejak merupakan faktor kedua setelah memastikan bahwa ormas yang dimaksud memiliki badan hukum yang jelas. Kedua faktor tersebut, kata Dwi, harus menjadi pertimbangan Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Dwi, Jakarta merupakan barometer demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jakarta harus memberi pembelajaran komunikasi berkualitas bagi daerah lain di Indonesia.
Dwi menilai bahwa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seyogianya menghormati urusan internal masing-masing pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama dengan pihak lain, termasuk ormas, merupakan urusan internal pemerintah daerah yang tidak etis jika urusan tersebut dibawa hingga ke tingkat menteri.
"Lagi pula apa yang menjadi dasar kok tiba-tiba Mendagri menempatkan istimewa untuk FPI? Di setiap daerah, karakteristiknya beda," ujarnya. Sebelumnya, Gamawan menyampaikan bahwa sebaiknya kepala daerah menjalin kerja sama dengan ormas, termasuk FPI. Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. Khusus mengenai FPI, Gamawan mengatakan bahwa kerja sama kedua pihak bisa dilakukan dalam bidang keagamaan, bukan menegakkan hukum.

Sumber :
kompas.com