Ingatkan Jokowi, Buruh DKI Datangi Balaikota

Ratusan buruh dalam Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor Balaikota Jakarta, Jumat (25/10/2013) petang. Mereka ingin mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3,7 juta untuk tahun depan.
Para buruh melakukan long march dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Tugu Tani Jakarta sekitar pukul 17.00 dan tiba di Balaikota sekitar pukul 18.00 WIB.
Massa yang diperkirakan berjumlah 200 orang itu terdiri dari Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (SPLEM), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Aspek Indonesia, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI 92), dan Sekretariat Bersama (Sekber).
Menurut Kordinator Forum Buruh DKI Jakarta Heri Hermawan, kedatangan buruh itu bertujuan mengingatkan gubernur untuk segera menetapkan UMP 2014. UMP DKI diperkirakan terlambat disepakati karena keterlambatan survei Dewan Pengupahan DKI.
"Kita ke sini hanya unjuk rasa saja untuk ingatkan Pak Jokowi dalam menetapkan UMP, melihat upah buruh di DKI Jakarta masih jauh dari kelayakan, " ujar Heri di depan Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2013).
Selain itu menuntut kenaikan UMP dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta, buruh juga menuntut ditambahkannya item penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item. Hal itu didasarkan pada survei riil kebutuhan buruh di 10 pasar tradisional.
Selain unjuk rasa di Balaikota, 600 buruh lainnya sedang mengawal sidang Dewan Pengupahan di kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta sejak pukul 11.00. Hal itu dilakukan agar tuntutan buruh diakomodasi oleh Dewan Pengupahan dan Gubernur DKI Jakarta. "Selama ini kita sudah sering membicarakan, tetapi belum ada titik terang," ujar Heri. Menurut Heri, jika pemerintah tidak merelisasikan tuntutan buruh, maka buruh Jakarta akan melakukan mogok kerja mulai 31 Oktober hingga 1 November 2013.
Para buruh saat ini masih menunggu di depan Balaikota. Mereka berencana menginap di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk menunggu hasil sidang Dewan Pengupahan. Aparat kepolisian masih berjaga-jaga di sepanjang jalan Merdeka Selatan.

Sumber :
- kompas.com
- beritajakarta.com