Sebut koran tersebut, ada 4 sungai yang akan menjadi prioritas Jokowi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Juni lalu, Jokowi meninjau Sungai Pesanggrahan yang mengalir sepanjang Jakarta Timur dan Selatan.
Jokowi berencana untuk melebarkan sungai tersebut. Namun, tidak mudah karena masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Banyak sampah plastik dan sampah besar yang mengapung di sungai tersebut.
Cara Jokowi mendekati warga agar mau pindah dari bantaran sungai menjadi perhatian di artikel tersebut. Asahi Shimbun mengungkap komentar salah seorang warga yang bakal terkena proyek tersebut.
"Ini pertama kalinya Jokowi ke sini dan saya senang. Tapi kalau kami hanya mendapat ganti rugi Rp 1,2 juta, gimana ya? Seharusnya sepuluh kali lipat dari itu," kata Nurhayati, salah satu warga.
Lantas apa tanggapan Jokowi? "Yang penting kita langsung turun dan berbicara dengan orang yang bersangkutan. Ini yang namanya 'street democracy'. Masalahnya bagaimana kita meyakinkan warga," jawab Jokowi.
Itulah makna blusukan yang dilakukan Jokowi yakni berhubungan langsung dengan sumber masalah. Untuk program ini, Jokowi memang belum bisa membuktikan diri sanggup meyakinkan warga untuk pindah dari bantaran sungai.
Bahkan, menurut Asahi Shimbun, kalaupun nantinya sungai-sungai tersebut bisa dibenahi dan dinormalisasi, belum menjamin masalah banjir teratasi.
Dilihat akar masalahnya, penyebab sungai meluap adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak seenaknya membuang sampah di sungai. Jika sungai dibenahi, namun cara berpikir masyarakat tetap seperti ini, bukan tidak mungkin banjir akan tetap terjadi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar