Kopaja, Hanoi, dan Rasa Minder Jokowi

Bus Kopaja 95 bernopol B 7762 DG saat diamankan di Kantor Samsat Jakarta Barat, Kamis (5/8/2013). Bus ini mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah truk usai kebut-kebutan dengan bus Kopaja 88 bernomor polisi 7357 LE di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (4/9/2013) |

Peristiwa miris akibat buruknya sistem angkutan umum di Jakarta kembali terjadi. Kali ini, kecelakaan yang menyebabkan maut itu terjadi di Jalan Daan Mogot, tepatnya di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (4/9/2013) malam. Akibat ulah dua sopir bus kopaja—masing-masing bernomor polisi B 7357 LE dan B 7762 DG yang saling kebut-kebutan, dua nyawa melayang, yaitu seorang kondektur kopaja 95 yang identitasnya belum diketahui dan seorang penumpang bernama Yuliani Rumiris (19), warga Pangkalan, Kalideres. Sementara tiga lainnya luka-luka.
Pasca-kejadian itu, kedua sopir justru kabur dan masih buron sampai saat ini. Sementara itu, sekitar akhir Juli 2013 lalu, tepatnya pada Selasa (23/7/2013) sore, sebuah bus metromini bernomor polisi B 7669 AS menabrak tiga siswi SMP di Jalan Pemuda, tak jauh dari Halte Transjakarta Layur, Rawamangun, Jakarta Timur.
Berdasarkan pemeriksaan, bus tersebut dalam kondisi tidak laik jalan. Rem dan kopling bus hanya diikat karet ban dalam. Si sopir metromini, WAS (35), ternyata juga tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
Kedua peristiwa tersebut tentu saja sudah cukup untuk menggambarkan betapa amburadulnya sistem manajemen transportasi publik, khususnya bus sedang di Jakarta. Selain karena bus yang tak laik karena sudah beroperasi sejak 20-30 tahun lalu, perilaku sopir juga menjadi penyebab utama seringnya terjadi kecelakaan maut.
Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat berulang kali melontarkan keinginannya membentuk sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mewadahi bus-bus sedang seperti kopaja dan metromini.

Hanoi lebih berkembang

 Di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977), Jakarta berkembang menjadi kota metropolitan modern, bersaing dengan kota-kota lain di luar negeri. Sementara itu, dalam kurun waktu yang relatif sama, ibu kota Vietnam, Hanoi (masih Vietnam Utara ketika itu), masih dalam situasi kacau akibat diobok-obok dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dalam perang Vietnam.
Namun saat ini, menurut pengamat transportasi Danang Parikesit, Jakarta hampir disalip oleh Hanoi untuk urusan penyediaan transportasi publik. Bagaimana tidak, Hanoi saat ini sedang membangun tiga rute mass rapid transit (MRT), sedangkan Jakarta belum memulai sama sekali proyek yang sudah dicanangkan sejak 24 tahun lalu itu.
"Di Hanoi, mereka sedang membangun tiga MRT sekaligus, ini menjadi catatan penting. Jelas menunjukkan bahwa transportasi kita (Jakarta) tidak sebaik kota-kota di Asia ataupun Asia Tenggara," kata Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada ini, Selasa (9/7/2013).


Jokowi Minder

Saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Magister Manajemen Universitas Indonesia, Senin (8/7/2013), Jokowi mengaku minder jika bertemu gubernur dari negara lain, ketika urusannya membicarakan soal transportasi publik.
Menurutnya, meskipun Jakarta lebih dahulu merencanakan pembangunan MRT, tetapi Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok malah lebih dahulu mewujudkannya. Padahal, kata Jokowi, mereka baru merencanakan pembangunan MRT belasan tahun lalu, sedangkan Jakarta sudah puluhan tahun lalu.
"Kalau ketemu sama gubernur negara lain, mereka sudah cerita MRT, monorel. Lah, kita mau cerita bus saja enggak bisa, masa' cerita kopaja," ujarnya.
Para pengamat transportasi berpendapat, untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di sebuah kota adalah dengan membangun transportasi publik yang nyaman dan aman. Hal itu sejalan dengan pernyataan Wali Kota Bogota Gustavo Petro yang menyatakan, "Kota yang maju bukan tempat di mana orang miskin dapat membeli mobil, tetapi tempat di mana orang kaya menggunakan transportasi publik."