"Kalau memang diputuskan kita yang disini tentu saja berhitung kembali mengenai perencanaan. Tapi ya kalau diputuskan segera diputuskan, hehehehe," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (9/9/2013). Penyataan Jokowi ini mengingatkan kita pada saat kampanye Pilgub DKI "Akan akan akan ...".
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengingatkan pemindahan ibu kota itu perlu perhitungan matang karena Jakarta memiliki sejarah tersendiri.
Tetapi, berbicara persoalan kepadatan aktivitas dengan daerah lain terlihat berbeda.
"Apanya, kita mau bicara, kalau historis kan memang ada historisnya. Tapi kalau mau kita berhitung, berkalkulasi mengenai kepadatan jakarta ya memang beda soal," jelasnya.
Karena belum mengetahui akan dipindahkan ke mana, Jokowi belum dapat memberikan pernyataan setuju. "Apakah hanya kantornya presiden saja atau semua keemnterian, saya belum tahu," katanya.
Sementara itu, ditemui terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Tentu dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku.
"Kita mah nurut saja kalau memang DPR sama presiden putuskan, mesti ada undang-undangnya," kata Ahok.
Oleh karenanya, kewenangan berada di DPR sehingga keputusan pemindahan berada di eksekutif dan legislatif.
"Kita mah oke saja, kan bukan kepindahan pemprov tetapi soal pemindahan ibu kota. Bukan pindahin pemprov DKI loh," tegasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar