Terkait hal ini, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) sedang menggalang Petisi warga Jakarta menolak impeachment Gubernur Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta. "Petisi Warga Jakarta adalah wujud partisipasi rakyat menentang ketidakadilan yang sedang dipertontonkan beberapa politisi anti rakyat di DPRD DKI Jakarta," ujar Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu, Sabtu (25/5/2013).
Masinton menjelaskan, hak Interpelasi adalah Hak politik yang melekat pada anggota legislatif. Namun, penggunaan Hak Interpelasi untuk menghadang program-program pro rakyat pemerintah provinsi DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah tindakan semena-mena, bertentangan dengan kepentingan rakyat Jakarta.
Karena jelas, ujarnya, penggunaan Hak Interpelasi bukan untuk membantu rakyat kecil memperoleh akses perawatan di rumah sakit.
Praktek komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit selama ini, lanjut Masinton, mengakibatkan rakyat kecil yang sedang membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit tidak terlayani. Dengan adanya program Kartu Jakarta Sehat, sambungnya lagi, maka sebagian rakyat kecil warga Jakarta yang memiliki KJS dapat memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan di rumah sakit.
"Seharusnya yang dilakukan DPRD DKI Jakarta adalah menghapuskan praktek komersialisasi rumah sakit terhadap pasien miskin. Tindakan konyol anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi tentang KJS adalah upaya melanggengkan praktek komersialisasi kesehatan yang mengabaikan perawatan warga miskin," Masinton menegaskan.
Walaupun koalisi fraksi partai-partai penentang program pro rakyat lebih banyak jumlahnya di DPRD DKI Jakarta. Namun, kekuatan rakyat Jakarta akan berada di garda terdepan melawan koalisi beberapa partai-partai politik yang menghadang program pro rakyat gubernur DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Rakyat dibelakang Jokowi," tegasnya lagi.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar