Niatan DPRD DKI Gelar Interpelasi pada Jokowi Hanya Sensasi

DPRD DKI Jakarta tengah merancang interpelasi untuk Gubernur DKI Jokowi. Rencana itu dilakukan terkait permasalahan sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tapi upaya DPRD DKI menuai kritik. Apa?
"Dalam konteks demokrasi lokal di Jakarta, tindakan rencana interpelasi oleh DPRD Jakarta tidak dewasa dan cenderung kekanak-kanakan. Hanya memancing kegaduhan saja, alasan hanya karena miskomunikasi pemprov-rumah sakit tidak cocok dan kurang berbobot secara substansi," jelas pengamat politik Apung Widadi saat berbincang, Sabtu (25/5/2013).
DPRD DKI sudah bergerak. Ada sekitar 30-an anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi, mereka ingin meminta keterangan Jokowi soal KJS tersebut.
Apung menilai, soal KJS, Pemprov dan rumah sakit hanya mengalami kendala di kebijakan saja bukan hal yang penting terkait konstitusional.
"Kecuali Jokowi korupsi. Itu kan programatik saja, yang harusnya DPRD melihat dari sisi fungsi pengawasan," terangnya.
Langkah interpelasi malah akan membuat DPRD DKI terkesan mencari-cari panggung untuk muncul. "Gaduh tapi kurang solutif. DPRD Jakarta perlu belajar, bahwa mengkritik eksekutif itu juga butuh metodologi. Bukan hanya sekedar sensasi kegaduhan negatif," tutupnya.

Sumber :
detik.com