"Jika hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian fraksi-fraksi di DPRD DKI terhadap Gubernur Jokowi mengarah pada skenario pemakzulan, maka yang akan bereaksi membela Jokowi adalah rakyat. Apalagi jika alasan pemakzukan tersebut tidak punya alasan hukum dan politik kuat, yang akan muncul adalah kemarahan publik terhadap partai pengusung interpelasi," Basarah mengingatkan saat dimintai tanggapannya oleh Tribun, Sabtu (25/5/2013).
Ditegaskan, alasan pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sangat mudah ditebak aroma kepentingan kapitalismenya. Pengusaha-pengusaha rumah sakit swasta yang merasa terganggu kepentingan bisnisnya, telah menggunakan kekuatan partai politik untuk melindungi kepentingan bisnis mereka.
"Saya tidak mau berspekulasi apa yang menjadi agenda terselubung para pengusung hak interpelasi terhadap gubernur Jokowi. Namun satu hal yang pasti, tindakan fraksi-fraksi di DPRD DKI yang mengusung hak interpelasi dan mewacanakan pemakzulan gubernur Jokowi, akan menjadi kontra produktif bagi upaya membangun Jakarta Baru yg lebih tertib dan manusiawi," pungkas Basarah.
Sebelumnya diberitakan, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, Kamis (23/5/2013).
Rapat itu, antara lain, membahas 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar