Lebih dari 30 anggota DPRD DKI Jakarta mendukung diajukannya hak
interpelasi kepada Gubernur DKI, Joko Widodo, soal kisruh program Kartu
Jakarta Sehat (KJS). Tapi, Ketua Fraksi Demokrat Jhony Wellas Poly
mengatakan, hak iterpelasi masih memungkinkan dibatalkan.
"Katakanlah
itu dijalankan, sedangkan Komisi E telah memanggil rumah sakit. Dari 16
rumah sakit, yang 14 sudah balik," kata dia saat dihubungi wartawan di
Jakarta, Sabtu (25/5/2013).
Dia mengaku sudah mendengar adanya
rencana mengajukan hak bertanya wakil rakyat. Anggota Fraksi Partai
Demokrat yang sudah menandatangani bukti persetujuan mengajukan hak
interpelasi sudah ada 11 orang.
"Saya baru dengar sebagian besar Demokrat," ujar Jhony.
Dia
berharap, Pemda DKI Jakarta dapat menjelaskan sistem yang tengah
dijalankan tersebut kepada rumah sakit. Sehingga pihak rumah sakit
memahami seperti apa pelaksanaan sistem KJS.
"Ada sejumlah rumah
sakit yang tidak mengerti sistem itu. Setiap minggu kami menjadi garda
terdepan melakukan sosialisasi program," pungkasnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar