"Ini mau dirapatkan dengan Pak Gubernur," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (20/5/2013).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan kalau warga tidak boleh asal menduduki tanah milik orang lain. Terlebih apabila bangunan itu tidak mendapatkan izin, maka akan digusur oleh pihak Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI.
"Bangunlah di tanah negara, nanti anda dapat uang ganti rugi. Itu pelajaran yang salah," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk diketahui sebelumnya, warga Kampung Madura, yang terancam digusur melakukan aksi memblokade Koridor XI rute Kampung Melayu-Pulo Gebang agar suara mereka didengar. Pemblokadean dilakukan warga sejak pukul 07.30 WIB, Sabtu (18/5/2013) lalu, dengan memaksa kendaraan roda empat berhenti, tepat di depan kantor PMI Jakarta Timur, Jalan I Gusti Ngurah Rai.
Kendaraan roda empat, termasuk bus transjakarta, bannya mereka kempeskan. Sehingga membuat kemacetan cukup panjang. Setelah dijanjikan akan berdialog dengan Wali Kota Jakarta Timur dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, warga membubarkan diri.
Menurut perwakilan warga Kampung Sumur, H Mukhlis, aksi berawal karena PT Graha Cipta Karisma tiba-tiba meminta warga untuk segera meninggalkan tanah yang selama ini mereka tinggali. Namun, warga tidak pernah diajak berdialog. Tanah yang mereka tempati tersebut, menurut Mukhlis, statusnya berdasarkan putusan PK dari MA kembali ke nol, tidak ada putusan milik pihak tertentu.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar