Husein menilai, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), warga ibukota yang tergolong miskin sejumlah 1,2 juta jiwa. Tetapi, KJS mengcover 4,7 juta jiwa, yang artinya terdapat 3,5 juta jiwa warga DKI tidak tergolong miskin juga turut tercover.
"Waktu Jamkesda yang dulu, data warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan gratis sebanyak 1,2 juta orang. Data 1,2 juta orang itu sangat jelas. Sedangkan 3,5 juta orang lainnya tidak jelas datanya. Siapa mereka itu, sampai bisa mendapatkan KJS. Ini sistem manajemen yang tidak benar," kata Husein di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Senin (20/5/2013).
Dia menambahkan, dengan salah perhitungan itu jumlah anggaran untuk KJS senilai Rp 1,2 triliun jadi tak berguna.
Menurut Husein, kesalahan perhitungan itu juga menjadi penyebab mundurnya 16 rumah sakit dari program KJS. Atas hal itu, dia kemudian meminta agar Jokowi segera melakukan perbaikan terhadap sistem KJS.
"Kalau tidak diperbaiki, walau APBD-nya sampai Rp 1.000 triliun pun, kalau manajemennya masih seperti ini, ya tetap amburadul, jebol. Karena tidak jelas siapa yang mendapatkannya. Jokowi sudah salah perhitungan. Wajar saja kewalahan dengan premi sekecil itu. Minimal itu premi Rp 40.000 hingga Rp 50.000," terang Husein.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu ada koreksi terhadap sistem KJS. Sebab, menurut dia, pelaksanaan KJS ternyata masih menggunakan sistem lama yang tidak efektif.
"Kami ingin perbaiki sistem yang sudah lama, yang memang harus dibenahi," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar