"Ini hak mereka. Rumah sakit swasta pun jelas profit oriented. Sejak kapan mereka punya kewajiban moril kepada siapa pun?" tutur dr Nova Riyanti Yusuf, anggota Komisi Kesehatan DPR dari PD yang juga seorang dokter jiwa ini.
Hal itu disampaikan dokter cantik yang akrab disapa Noriyu itu dalam acara peluncuran unit mobil Mental Health Service di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2013),
Menurutnya, reaksi ke-16 RS swasta tersebut wajar adanya. Ia berpendapat bahwa KJS yang disosialissasikan dan diimplementasikan terlalu dini.
"Segala sesuatu yang tidak disosialisasikan tapi segera diimplementasikan akan membuat shock nantinya. Jadi saya pikir ini reaksi wajar. Awalnya rumah sakit itu kan sudah menyetujui. Tapi setelah menjalankan, ternyata mereka menemukan kesulitan," ujarnya.
Lebih lanjut lagi, Noriyu mengatakan bahwa ke-16 rumah sakit tersebut pasti sudah berani mengambil langkah karena tidak ada pilihan lain. Sebab pihak rumah sakit pasti memperhitungkan bahwa tidak mungkin tetap bisa beroperasi dengan memangkas prosedur operasional atau gaji dokter.
"Saya sudah prediksi akan jadi seperti ini, saya tidak sangka rumah sakit ini berani untuk mundur. Saya sudah bilang ini pasti kacau, ternyata benar kan? 16 rumah sakit mundur," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai penanggung jawab dan penggagas program KJS seharusnya berlapang dada mengakui bahwa program ini belum siap.
"Kalau memang KJS belum siap, ya Pak Jokowi harus legowo mengatakan bahwa itu memang belum siap. Karena kalau kita lihat pada BPJS, itu berapa lama disiapkan PP-nya, kemudian berapa lama sosialisasinya di masyarakat dilakukan. Jadi tidak bisa kalau suatu program seperti KJS ini ujug-ujug diluncurkan tanpa MoU dari rumah sakit yang bersangkutan apa saja," tutur Noriyu yang saat Pilkada DKI menjadi juru bicara tim kampanye Foke-Nara.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar