Senin, 06 Mei 2013

Giliran Menteri Linda marahi Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengunjungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jokowi langsung bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk menjalin kesepakatan terkait perlindungan perempuan dan beberapa program yang akan dicanangkan pada 2013 ini.
Pertemuan itu berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Jokowi menceritakan bahwa ia sempat ditegur oleh Menteri Linda.
"Dan tadi ada juga teguran dari Bu Menteri mengenai penduduk kita yang tidak ber-KTP sehingga larinya kepada anak yang tidak punya akta kelahiran, lari lagi ke anak yang ga bisa sekolah karena ga ada akta kelahiran," kata Jokowi, Senin (6/5/2013).
Menteri Linda juga mengeluhkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh wanita di DKI. Untuk mengatasinya, Jokowi telah menyiapkan strategi.
"Penanganan KDRT yang berbasis komunitas. Saya rasa dua hal ini yang kita akan mulai kita fokuskan," ujarnya.
Jokowi menambahkan, ia akan membuat pembentukan forum-forum anak, pembangunan public space untuk anak dan pembangunan nantinya ada di kampung-kampung kumuh, ada ruang terbuka hijau. Tempat-tempat itu akan dibangun juga perpustakaan kecil untuk anak.
"Ada ruang komputer ruang bermain untuk anak, saya kira di Jakarta memang butuh public-public space seperti itu. Dan tahun ini kita sediakan tiga, di Pusat, Selatan, dan UtaraĆ¢€¬," ujarnya.
Sementara Menteri Linda mengatakan, kedatangan Jokowi memang untuk menjalin kerjasama. "Tadi memang kedatangan Pak Gubernur DKI Jakarta ke KPP dan PA adalah salah satu yang menjadi tugas KPP dan PA melakukan koordinasi advokasi mengenai masalah-masalah terkait pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. Ini sudah kami lakukan di berbagai provinsi," kata Linda.
Sebelumnya, bukan hanya Menteri Linda yang pernah menegur Jokowi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga juga kerap menegur Jokowi. Mantan wali kota Solo itu ditegur soal APBD DKI, soal blusukan, dan izin kampanye.


Sumber :
merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar