"Saya enggak ngerti betul mekanisme sistem itu, tapi kalau hasilnya bagus ya saya dukung," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini, di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013) malam.
Mulai April 2013, Pemerintah Provinsi DKI membuka pendaftaran lelang jabatan. Pada tahap awal, lelang jabatan ini dilakukan untuk level kepala kelurahan dan kecamatan lalu selanjutnya diwacanakan menyasar sampai ke level wali kota serta bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-B, tertinggi III-D, dan memiliki eselon IV-A. Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-D dan tertinggi IV-B dengan minimum pendidikan S-1.
Dalam lelang jabatan kali ini, Jokowi memprioritaskan lurah dan camat yang saat ini masih menjabat. Selain itu, untuk tahap awal lelang jabatan dilakukan guna mengisi jabatan yang kosong saja. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan tiga jabatan camat yang kosong.
Jokowi berjanji proses lelang ini akan dilakukan dengan seadil mungkin. Mereka (lurah dan camat) yang mengikuti proses lelang akan menjadi prioritas dengan memeroleh skor tambahan. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk PNS fungsional dan struktural Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.
Para kandidat akan menyampaikan visi dan misinya di hadapan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Proses lelang jabatan juga akan melibatkan tim penilai dari Polda Metro Jaya dan akademisi. Diperkirakan setiap kandidat akan menghabiskan anggaran Rp 1 juta-Rp 1,3 juta untuk mengikuti lelang jabatan. Dana itu berasal dari pos sekretaris daerah APBD DKI 2013. Lelang jabatan ditargetkan selesai sekitar Juni 2013.
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar