"Gubernur sebagai kepala daerah harus memprioritaskan kerjasama dengan Polda. Karena kalau kejahatan dibiarkan, premanisme nanti punya organisasi yang tentu untuk disalahgunakan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf saat dihubungi, Jumat (12/4/2013).
Muzzammil menegaskan, ukuran keberhasilan kepemimpinan Jokowi juga ditentukan faktor keamanan. "Ini jadi sangat penting," ujarnya.
Selain itu polisi juga harus sigap membaca keresahan masyarakat atas kejahatan di jalanan. Tuntutan publik untuk pemberantasan preman harus diprioritaskan.
"Ini momentum kepolisian, kalau tidak yang dirugikan masyarakat. Mereka bersenjata, terkelompok, dan meresahkan masyrakat," imbuhnya.
Bila pemberantasan preman tak terealisasi, maka kemarahan publik sebut Muzzammil jadi kewajaran. "Ada preman terbunuh, publik bergembira karena mereka selama ini jadi korban," tuturnya.
Polisi diminta membuat protap untuk pemberantasan preman. Protap ini berlaku untuk semua wilayah di Indonesia. "Polisi harus bertanggungjawab, jangan cuma operasi sesaat," kata dia.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar