Kosongnya posisi Direktur Utama PT MRT Jakarta memberi imbas pada rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku baru akan mengambil putusan
lanjutan setelah ada rekomendasi calon direktur baru dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
"Nanti (keputusan) setelah RUPS. Semua akan
ditarget. Saya bekerja selalu dengan ukuran yang telah saya tentukan,"
kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Sejalan
dengan itu, Jokowi juga mengaku belum bisa melanjutkan proses tender
mega proyek tersebut. Ia berjanji, akan meneruskan proses tender setelah
RUPS digelar dan membawa hasil. Namun begitu, Jokowi mengaku belum tahu
kapan RUPS itu akan digelar.
"Kalau sudah rampung, organisasinya jelas, sampai ke meja saya, ya saya putuskan," ujarnya.
Untuk
diketahui, Jokowi tak memperpanjang masa kerja Tribudi Rahardjo dari
jabatannya sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta. Tidak diperpanjangnya
Tribudi dilandasi dua hal, masa jabatan yang berakhir, dan kinerja yang
dianggap jeblok.
Jabatan Tribudi sebagai Dirut PT MRT sudah
berakhir sejak 19 Februari 2013 lalu. Dari alasan yang dilontarkan
Jokowi, tersirat rasa kecewa menjadi acuannya tidak memperpanjang
jabatan Tribudi di ujung tanduk keluarnya putusan pembangunan moda
transportasi massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT).
Ia
menyampaikan, di bawah kepemimpinan Tribudi, mega proyek MRT belum
menunjukkan kemajuan signifikan, ditambah ancaman kerugian yang selalu
membayangi BUMD tersebut. "Kita kan melihat performa, MRT
bertahun-tahun mandek, masa mau diteruskan. Kalau rugi masa diteruskan,"
ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar