Mantan Komisaris Pertamina Roes Aryawijaya menyatakan rencana
pemerintah mengalihkan subsidi BBM dengan cara manaikkan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) kepastiannya belum final.
Menurutnya, banyak
pihak yang menolak atas kenaikan BBM, semakin kuat ketika harga minyak
dunia sedang turun pada kisaran 80 US dollar per barel.
“Tapi
sistemnya dibuat jangan menggunakan subsidi harga,” kata Roes saat
menyampaikan pendapatnya dalam diskusi di polemik “Bola Panas BBM” di
Warung Daun Cikini, Sabtu (15/11/2014).
Menurutnya, harga BBM
harus tetap dinaikan agar sumsidi BBM sampai kepada rakyat kecil, bukan
pada pelaku bisnis dan industri. Data yang dimiliki Roes, selama 10
tahun terakhir mulai dari tahun 2004 sampai 2013, selama subsidi itu
memakan sistem subsidi harga, maka uang yang dibiayakan dari APBN itu
langsung ke perusahaan PT Pertamina dan PT PLN Persero.
Selama
sepuluh tahun itu, kata dia, hanya pelaku bisnis dan perusahaan industri
yang banyak menerima manfaatnya. Jika dirupiahkan, maka manfaat atau
keuntungan yang diterima pelaku usaha itu rata-rata Rp150 triliun,
sementara untuk rakyat kecil dan miskin hanya menerima 30 triliun.
“Apakah akan kita biarkan kondisi seperti ini. Saya ingin menyatakan BBM harus dinakikan,” pungkasnya.
Karena
itu, masyarakat menjadi sangat terkecoh, seolah-olah dimana-mana demo
menentang harga BBM naik, tapi sebenarnya justru memperjuangkan agar
pelaku bisnis dan perusahaan industri tetap mendapatkan subsidi BBM
‘siluman’ senilai Rp150 triliun. [lensaindonesia]
Kalau kenaikan BBM ditolak DPR...saya usul..yang boleh membeli BBM subsidi warga yang memiliki KIP, KIS dan KKS, caranya...kontrol-nya ada di SPBU....sistem gesek kartu..cocok bisa isi bensin antisipasi kartu palsu...atau jika SPBU melayani bukan pemilik kartu cabut ijinnya
BalasHapus