Dua lembaga itu pun sudah menjawab permintaan Presiden Jokowi. Namun hingga kini nama-nama menteri belum juga diumumkan. Apa sebenarnya syarat menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK?
Seorang mantan anggota Kelompok Kerja Arsitektur Kabinet dan Lembaga Kepresidenan Tim Transisi mengatakan, ada 3 syarat mutlak untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi.
Pertama, dia harus bebas dari beban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Kedua, bersih dan bebas dari kasus korupsi, dan ketiga memiliki sensitivitas masalah gender.
"Tiga syarat itulah yang jadi kriteria (mengangkat menteri)," kata anggota Tim Transisi yang tak mau disebutkan namanya saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/10/2014).
Tiga kriteria itu nampaknya menjadi harga mati bagi Presiden Jokowi. Pada Rabu (22/10) kemarin Presiden Jokowi menyebut ada delapan nama yang dia ajukan dianggap tak layak menjadi calon menteri oleh KPK.
Delapan nama tersebut kemudian dicoret dari daftar calon menteri, sehingga Presiden Jokowi terpaksa mencari nama pengganti.
Sayang hingga hari ini baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih menutup rapat nama-nama menteri di kabinetnya. Terkait dengan nama yang dicoret maupun pengganti juga masih dirahasiakan.
"Coba lihat berapa hari ini, mesti ke KPK. KPK balas kita, lalu kita periksa ulang. Kan gitu. Kita seimbangkan lagi, lalu cari calon baru lagi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).
Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan pengumuman kabinet menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan kementerian. Sebagaimana diketahui, Jokowi-JK mengusulkan perombakan di 6 struktur dan nama kementerian.
"Ya sambil jalan," kata JK. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar