Sebelumnya, kabar Jokowi bakal mengumumkan susunan kabinetnya ramai disebut-sebut akan dilakukan pada Rabu (22/10/2014) malam di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sejumlah persiapan dari panggung hingga sound system telah disiapkan di lokasi.
Namun tiba-tiba Jokowi batal mengumumkan. Salah satu penyebabnya, dari sejumlah nama calon menteri yang disodorkan Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), delapan di antaranya mendapat tanda kuning dan merah.
Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad yakin tak lama lagi nama-nama masuk dalam daftar hitam itu bakal menjadi pesakitan di balik jeruji.
"Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning. Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Begitu," kata kata Abraham Samad saat dikonfirmasi di KPK, Kamis (22/10/2014).
Atas alasan itu Jokowi batal mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memang meminta bantuan KPK dan PPATK untuk melacak track record para calon pembantunya di kabinet.
Hal itu dinilai sebagai sebuah strategi Jokowi untuk menyingkirkan orang-orang bermasalah dari kabinetnya. Dengan menggunakan KPK, Jokowi akan memiliki alasan untuk menolak sejumlah orang yang memiliki track record buruk.
Pendapat itu diamini oleh pengamat komunikasi politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi berupaya melawan elite parpol yang mau menitipkan sejumlah orang untuk menjadi menteri.
"Mana ada boneka yang melawan bahkan menolak mentah-mentah calon yang disodorkan para pemilik boneka. Jokowi cerdik dengan meminjam mulut Abraham Samad untuk mengeliminasi kandidat menteri yang bermasalah di kemudian hari," katanya beberapa waktu lalu.
Pendapat yang sama juga diutarakan Jubir Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya. Menurutnya, dilibatkannya KPK dan PPATK oleh Jokowi saat pemilihan menteri adalah cara paling ampuh untuk menolak orang-orang dekat yang ingin jadi menteri.
"Jokowi sangat cerdas. Itu cara yang paling aman menolak secara halus orang-orang yang kadung dekat sama dia, tapi orang itu bermasalah," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Dia menilai, jika KPK tidak merekomendasikan orang tersebut, maka dengan mudah Jokowi beralasan orang itu tidak bisa masuk kabinet. Dengan demikian, orang itu otomatis tereliminasi.
"Dengan melibatkan KPK itu dia aman, tereliminasi dengan sendirinya," tegas dia
Jokowi sendiri membantah memiliki rencana mengumumkan nama-nama menteri di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu malam lalu. Jokowi mengaku berhati-hati dalam menyusun kabinetnya. Apalagi KPK memberikan nilai minus untuk delapan orang calon yang diajukan.
"Kita menganut prinsip kehati-hatian. Waktu kita sampaikan ke KPK kan ada yang harus diulang. Kita sampaikan ke KPK lagi. Sampai sekarang ini belum keluar dari KPK," ujar Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana, Kamis (23/10/2014) malam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar