Sesuai dengan permintaan presiden RI ke-7 yang baru saja dilantik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan klarifikasi terhadap nama-nama calon menteri. Meski sudah menyerahkan hasil klarifikasi ke Jokowi, namun KPK enggan untuk membeberkan nama-nama calon menteri yang mereka screening dan klarifikasi apakah terindikasi kasus korupsi atau tidak.
Menurut wakil ketua KPK, Bambang Wijyanto, pihak hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka. Permasalahan nama-nama yang muncul sepenuhnya hak prerogatif Jokowi dan JK.
"Berapa jumlahnya yang terscreening itu nanti biar pak Jokowi yang umumkan," kata Bambang saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam pembukaan Jagongan Media Rakyat, di Jogja Nasional Museum, Kamis (23/10/2014).
Namun Bambang menegaskan sejauh ini belum ada susulan nama dari Jokowi yang mungkin menjadi alternatif calon menteri. Hal ini karena KPK menyebut 8 calon menteri Jokowi mendapat 'lampu merah'.
"Sampai kemarin belum ada susulan nama untuk kita klarifikasi dari pak Jokowi, tapi nggak tau juga kalau pagi ini ada susulan nama ya," ujar Bambang.
Bambang menilai apa yang dilakukan Jokowi perlu diapresiasi. Pasalnya langkah yang diambil Jokowi merupakan salah satu cara untuk memastikan kabinetnya bersih dari koruptor.
"Kita apresiasi ini, langkah yang baik, tapi kalau urusan nama, berapa orang, laki-laki atau perempuan, itu biar pak Jokowi saja," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar