Penyerapan APBD DKI Rendah, Jokowi Akan Rombak Susunan Organisasi

Menyadari dalam masa kepemimpinannya selama hampir dua tahun realisasi penyerapan anggaran selalu rendah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan perombakan susunan organisasi Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi memperkirakan, rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI selama dua tahun berturut-turut akibat susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI yang belum tepat.
Hal ini diperkirakan memperlambat jalannya penyerapan anggaran keuangan daerah setiap tahunnya.
“Dari dulu rendah. Memang rendah, kan? Oleh sebab itu, kami lihat lagi, apakah sisi organisasinya yang belum benar, sehingga memperlambat penyerapan. Dalam rapim, permasalahan itu kami bahas,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/9).
Dalam mengatasi penyerapan anggaran yang rendah, Jokowi sudah punya solusinya, yaitu, merombak susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI dengan komposisi yang dapat mempercepat penyerapan anggaran.
“Ini mau rombak susunan organisasi. Pendelegasiannya nanti lebih banyak diberikan ke bawah. Seperti kecamatan dan kelurahan,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai komposisi perubahan susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI, Presiden Terpilih ini enggan menerangkan lebih lanjut. Dia hanya membeberkan pihaknya akan membuat sistem baru yang memerlukan penyesuaian.
“Nanti, kalau sudah jadi [kami beritahu]. Karena kami mau bikin sistem baru. Nah, sistem baru ini perlu penyesuaian,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, memasuki semester II (Juli-Desember) tahun anggaran 2014, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 baru mencapai 30 persen. Artinya, hingga pekan kedua September 2014, anggaran yang baru terserap mencapai Rp 21,87 triliun dari total APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.  [beritasatu]