Jokowi Tak Tahu Oknum Transisi Gadungan yang Berseliweran di Kementerian

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak mau banyak komentar soal adanya tim transisi gadungan yang mendatangi Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rupanya Jokowi mulai sadar bahwa sebenarnya banyak pihak yang mencari nama dengan menjelek-jelekkan Jokowi beserta Tim Transisinya.
Menanggapi tuduhan dari pihak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada tim gadungan yang mencoba berlaku tak sopan dan mencoba mengakses langsung di suatu kementerian, Jokowi menyerahkan masalah tersebut kepada Tim Transisi.
"Nggak tahu, itu urusan Tim Transisi," kata Jokowi usai menghadiri acara Kongres Pergerakan Desa di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9/2014).
Jokowi juga tidak ambil pusing soal surat edaran yang dikeluarkan Seskab Dipo Alam yang isisnya meminta Tim Transisi dalam berkomunikasi dengan menteri agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Sekretaris Negara. Dengan sinis, Jokowi mengatakan,
"Kalau dilarang bertemu ya jangan bertemu gitu lho. Gitu saja repot," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan selama ini selalu ada surat pengantar dari Tim Transisi jika ingin bertemu dengan kementerian. Jadi semua sudah ada izinnya.
"Ada surat tertulisnya. Misalnya ke Pak Menko, coba tanyakan ke Pak Menko Perekonomian ada suratnya yang saya tanda tangani. Iya ada. Suratnya itu yang menugaskan siapa siapa siapa ada semua. Kalau yang nggak ada ya nggak tahu siapa," jelas Jokowi.
Sebelumnya Tim Transisi tidak menampik adanya oknum Tim Transisi gadungan yang datang ke kementerian dan BUMN. Tim Transisi pun meminta maaf ke pemerintah.
"Kami dari Kantor Transisi minta maaf ke pemerintah jika ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi, menggunakan nama Pak Jokowi-JK untuk berinteraksi dengan mereka," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Kantor Transisi, Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
Andi menjelaskan Tim Transisi yang bisa bertemu dengan pemerintah hanya Kepala Staff dan para deputi yang membawa surat mandat dari Jokowi-JK. Permintaannya resmi dengan kop surat bertanda tangan Kepala Staff dan bercap Kantor Transisi.
Andi menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa terganjal dengan surat edaran yang dikeluarkan Seskab Dipo Alam. Ia berharap ada kerjasama antara Tim Transisi dan pemerintah untuk mencegah oknum yang mengaku-ngaku anggota Tim Transisi.