Menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, diakui bahwa aparat birokrasi saat ini cenderung lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan administratif di dalam kantor. Sementara kebutuhan masyarakat dan tantangan jaman menuntut lebih.
"Pekerjaan administratif berusaha dikurangi secara drastis dengan pola-pola e-budgetting, e-procurement dan e-planning. Kalau sistem baru bisa diterapkan segera. Itu bagus. Karena butuhnya tak banyak, hanya laptop, internet, software, dan pengawasan," kata Andi di Jakarta, Sabtu (6/9/2014)
"Kalau bisa dilakukan segera, banyak pegawai yang tak perlu ke kantor setiap hari. Jadi dia bisa bekerja dengan sistem remote office, dan langsung bertemu dengan masyarakat. Ini jauh lebih efektif karena kalau di Jakarta tak bikin tambah macet. Plus berguna mendampingi masyrakat."
Selain itu, Tim Transisi juga sudah mempelajari kendala-kendala kelembagaan yang dulu muncul di awal pemerintahan sejak era Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Dari pembelajaran itu, Tim Transisi mencari bentuk kementerian yang tak merepotkan Jokowi-JK dari sisi transisi kelembagaan.
"Misal ada kementerian dengan nomenklatur baru seperti Kementerian Maritim. Tapi kita pastikan tak perlu membentuk kantor dan orang baru, karena hanya mengambil dari bagian pemerintahan yang selama ini kurang relevan," ujarnya.
Selain itu, Tim Transisi berusaha mengenali hambatan yang muncul dari mengenali business processnya, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi/pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dan temuannya, ternyata ada banyak program yang sebenarnya substansi sama, namun terjadi di berbagai kementerian dan semuanya dibiayai.
"Jadi kia tawarkan streamline process sehingga tak terulang lagi. Akan ada sistem baru memanfaatkan teknologi informasi, sehingga nanti bisa sampai mengukur kinerja birokrasi yang ada," jelas Andi.
Tim Transisi juga mengenali hambatan klasik soal koordinasi di birokrasi. Temuannya, koordinasi birokrasi di kementerian yang sama itu mudah. Namun statusnya menjadi 'agak susah' bila koordinasi dibutuhkan diantara dua kementerian di bawah satu Kemenko.
"Kalau sudah antarkementerian lintas Kemenko, itu statusnya sangat susah. Kalau koordinasi melibatkan kementerian di sebuah Kemenko dan aparat di Pemda, itu statusnya mustahil," kata Andi.
Maka akan dibuat mekanisme bussines process dengan meletakkan sebuah lembaga semacam kementerian untuk mengurusinya. Menurut Andi, pihaknya membayangkan itulah fungsi lembaga semacam UKP4 yang selama ini.
"Cuma harus ada penguatan peran UKP4 itu dan nama lembaganya diubah. Dia akan lebih sebagai katalisator proses," imbuhnya.
Tim Transisi Jokowi-JK juga menyadari kekuatan utama Pemerintan ke depan adalah pada karakter kepemimpinan Jokowi. Maka ditawarkan bentukan baru kantor kepresidenan yang sesuai dengan karakter Jokowi.
Misalnya, karena Jokowi senang blusukan sebagai bentuk pengawasan real time, maka akan disajikan bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang lebih mengoptimalkan executive dashboard di kantor kepresidenan. [beritasatu]
Selain itu, Jokowi juga dinilai cenderung memperhatikan pengawasan apabila ada proyek vital, semisal proyek Waduk Pluit dan Marunda di Jakarta. Maka diusulkan agar ke depan ada unit pengawasan khusus di kantor kepresidenan yang diperkuat dengan koneksi langsung ke Irjen di Kementerian/Lembaga.
"Bahkan ada usulan membentuk badan khusus pengawasan di bawah kantor presiden. Tapi itu baru usulan," imbuhnya.
"Pada dasarnya, struktur bangunan birokrasi sudah tertata. Cuma perlu dipush lebih keras lagi, apalagi Jokowi-JK mendambakan proses pemerintahan yang lebih efektif," tambah Andi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar