Jokowi: Kalau Dipilih DPRD, Apa Bisa Yang Nggak Punya Duit Menang?

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju bila pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD. Bagi Jokowi, pemilihan lewat DPRD menjadi kemunduran demokrasi, karena mengacu sejarah selama ini, sikap para anggota DPR/DPRD selalu tega menelikung kehendak rakyat demi kepentingan pribadi maupun partai mereka.
"Ya iya dong (kemunduran demokrasi), jelas dipilih oleh rakyat kok kembali lagi (ke DPRD - red)," kata Jokowi usai menghadiri Kongres Pergerakan Desa di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakpus, Sabtu (6/9/2014).
Padahal rakyat menurut Jokowi punya kuasa penuh menentukan pemimpin di daerahnya baik tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota. Pemilihan secara langsung diyakini bisa menghasilkan kepala daerah yang baik
"Kalau pilihan rakyat, yang nggak punya duit bisa menang," sebut Jokowi.
RUU Pilkada masih digodok Panja di DPR. Ada dua opsi yang akan diputuskan pada rapat lanjutan. Opsi pertama, gubernur, walikota dan bupati dipilih langsung oleh masyarakat seperti saat ini.
Opsi kedua, pemilihan kepala daerah di tiga tingkatan tersebut dilakukan melalui DPRD. Dua opsi ini merupakan keputusan di rapat Wisma Kopo, Bogor. Rencananya rapat Panja RUU Pilkada akan dilanjutkan akan digelar pada 9 dan 10 September 2014.
Pemerintah menegaskan tetap ingin pelaksanaan Pilkada dilakukan secara langsung seperti saat ini. Pilkada serentak di tahun 2015 menjadi alasan pemerintah mendukung pemilihan langsung.
"Posisi pemerintah tetap menginginkan pemilihan langsung gubernur, bupati, wali kota," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).
Djohermansyah menerangkan pilkada langsung memang menjadi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan melalui rapat Panja RUU Pilkada di DPR. Semula pemerintah memang mengusulkan pemilihan langsung hanya khusus untuk posisi gubernur. Sedangkan Bupati dan Wali Kota dipilih melalui DPRD.
"Karena tahun 2015 digelar Pilkada secara serentak. Maka Pilkada akan lebih hemat dan efisien bila model pemilihannya secara langsung. Ketika pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS), maka pemilih langsung memilih gubernur, bupati dan wali kota. Sekali mencoblos akan lebih hemat dan efisien," tegas Djohermansyah.  [detik]