Hal itu diungkapkan Eva menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan tidak ada pemerintahan bersama saat ini.
"Pak Jokowi-JK tidak pernah menyatakan atau meminta pemerintahan bersama," kata Eva saat dihubungi, Sabtu (6/9/2014).
Eva menegaskan, di sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia tidak dikenal pemerintahan bersama, dan pasangan Jokowi-JK paham mengenai hal tersebut.
"Jokowi-JK paham konstitusi dan menghormati aturan maupun hukum yang berlaku," katanya.
Eva juga menegaskan Jokowi-JK tidak pernah menyebut mengenai pemerintahan bersama.
Dia khawatir SBY menerima informasi yang salah sehingga akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait tidak adanya pemerintahan bersama saat ini.
"Pak Jokowi juga masih Gubernur DKI Jakarta dan tidak pindah kantor ke Istana. Sedangkan Pak JK juga tidak keluar dari Jalan Brawijaya (rumah JK)," ujarnya.
Anggota Komisi III ini berharap SBY bersikap tegas terhadap orang-orang yan mengganggunya agar tidak membuat suasana politik keruh dan saling curiga.
"Tidak satupun menteri yang terima perintah dari Pak Jokowi-JK," kata Eva.
Presiden SBY pada rapat kabinet paripurna, Jumat 5 September 2014 menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.
SBY juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 mendatang.
"Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," tegas Presiden SBY.
Menurut dia, jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, maka itu adalah sebuah kekeliruan.[sindonews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar