Januari 2015 Umumkan APBN-P, Tim Jokowi Tunggu Masukan Bappenas

Presiden Terpilih Joko Widodo hendak menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selepas dilantik. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dirasa tim Jokowi belum mewakili semua visi dan misi yang hendak dilakukan pemerintahan baru. Ini sebabnya APBN Perubahan tak terhindarkan.
Politikus PDIP Dolfie O.F Palit menegaskan, beberapa kebutuhan anggaran Jokowi yang belum terwakili di RAPBN 2015 misalnya penaikan alokasi dana desa di atas Rp 9 triliun, serta tambahan biaya untuk memperluas kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan.
"Pendidikan juga belum, nanti (anggaran ditambah) di RAPBN-P saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Alasan lain APBN tahun depan harus direvisi, adalah asumsi makro untuk inflasi. Dalam draf RAPBN 2015, indeks harga konsumen cuma di kisaran 4,4 persen. Dolfie yakin asumsi itu harus naik karena Jokowi menaikkan harga BBM.
Soal momen pengajuan APBN Perubahan tahun depan, Dolfie menilai perlu menunggu masukan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Untuk diketahui, Bappenas sedang menyelesaikan rekomendasi teknokratik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 buat Jokowi.
"RPJMN-nya kan belum ada, Jokowi dilantik 20 Oktober, RPJMN selesai Desember, Januari (2015) bisa perubahan," ungkap Dolfie.
Anggota Badan Anggaran ini menilai lepas dari beberapa kekurangan yang disebutkan sebelumnya, desain RAPBN 2015 sudah cukup adil buat Jokowi.
Khususnya keputusan DPR tak mengunci kuota BBM bersubsidi di angka tertentu. Dengan demikian, kata Dolfie, pemerintahan Jokowi fokus mengatur distribusi dan harga jual energi fosil itu.
"Itu fair, di satu sisi pemerintah diberi kewenangan atur harga, tapi di satu sisi tak boleh lebih. Jadi satu sisi DPR kendalikan volume, pemerintah atur harga," paparnya.  [merdeka]