Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan beban politik presiden
terpilih, Joko Widodo, akan lebih rendah jika Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak saat ini.
Ikrar
mencontohkan, berdasakan hitungan keekonomisan yang dia dengar dari
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, idealnya pemerintah
harus menaikkan BBM sebesar Rp 4.000-4.500 per liter.
"Nah,
kalau SBY menaikkan Rp 1.000-1.500 per liter saja, itu akan membantu
sekali bagi Jokowi nanti. Beban Jokowi jadi tidak terlalu berat jika
nantinya dia menaikkan hingga sebesar Rp 3.000-3.500 per liter. Publik
juga tidak akan kaget," kata Ikrar ketika dihubungi Tempo, Rabu (27/8/2014).
Ikrar mengakui bahwa saat ini BBM bukan semata barang publik yang tersedia, melainkan telah menjadi komoditas politik.
Menaikkan
harga BBM sebesar Rp 1.000-1.500 per liter, kata Ikrar, merupakan suatu
hal yang berat bagi pemerintah karena BBM memiliki multiplier-effect yang banyak, seperti menyangkut transportasi barang, harga barang kebutuhan pokok, dan lainnya.
Menurut
dia, semua pemerintahan yang terbentuk saat ini akan harus menaikkan
harga BBM. "Ingat, total anggaran subsidi kita, termasuk untuk subsidi
pupuk, BBM, dan lainnya, total sebesar Rp 436 triliun atau sebesar 20
persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata dia.
SBY Tak Akan Mempan Kena Rayuan Jokowi
Secara terpisah, Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, meyakini Presiden SBY tidak akan sudi menaikkan harga BBM di akhir masa jabatannya, meski Jokowi telah melobinya dalam pertemuan di Bali, Rabu (27/8/2014).
"Kami mereka-reka pertemuan tersebut soal rencana kenaikan BBM. Kalau pak Jokowi mengharapkan SBY menaikkan harga sekarang, harapan itu kecil mengingat posisi politik yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuat keputusan-keputusan strategis," kata, Kamis (28/8/2014).
Koalisi Merah Putih, sambung Tantowi, tak memungkiri ada kekhawatiran bila SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan deal politik dengan Jokowi musuh besar Prabowo yang dibela matian-matian olah koalisi merah putih. Tetapi, itu tetap tidak menyurutkan keyakinan bila SBY tetap ada di jalurnya.
"Kekhawatiran itu ada. Tapi rasanya tidak mungkinlah pak SBY nekat menaikkan harga BBM diujung pemerintahannya hanya karena deal politik untuk keuntungan Partai Demokrat," tukasnya.
Sementara itu, mengenai persoalan subsidi BBM, partai pengusung Jokowi, PDIP yang tadinya menolak kenaikan BBM, kali ini justru mendorong-dorong SBY agar menaikkan harga BBM suatu hal yang dulu oleh PDIP diperjuangkan mati-matian. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar