Kelemahan Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) akan secara resmi dilantik ada Oktober 2014 mendatang. Harapan publik pada pemerintahan yang dinyatakan menang dari pasangan Prabowo-Hatta pun dapat langsung bekerja untuk rakyat.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya dengan judul "Harapan & Ancaman Jokowi-JK", menyebutkan, ada 4 hal yang dikhawatirkan dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat. Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata. Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah," kata peneliti LSI Rully Akbar di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).
Dirinya menjelaskan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan. Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif.
"Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi merah putih. Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu," kata Rully.
Selain itu persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan. Dukungan besar masyarakat dalam Pilpres lalu, akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.
"Mayoritas publik menjawab tidak setuju jika dalam 6 bulan pertama akan menaikkan BBM sebanyak 73,17 persen, sementara yang menjawab setuju hanya 21,46 persen. Sisanya menjawa tidak tahu sebanyak 5,37 persen," ujarnya.
Lebih lanjut publik menginkan mayoritas kabinet Jokowi-JK dari kalangan profesional. Hasil survei menyebutkan, kabinet Jokowi-JK terlalu banyak kompromi politik dalam menentukan komposisi menteri kabinet.
"Publik menginginkan mayoritas kabinet dari kalangan profesional. Hasilnya sebanyak 61,42 persen publik yakin kabinet disi menteri dari kalangan profesional bukan dari partai. Sementara 25,89 persen tak masalah dari partai atau profesional. Sisanya 7,6 persen yakin menteri Jokowi berisi politisi," kata Rully.
Untuk diketahui, hasil survei LSI pada periode 24-26 Agustus 2014 yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen, menunjukan sebagian besar masyarakat akan menolak kenaikan harga BBM. Sebanyak 1200 responden dilibatkan dalam survei tersebut.  [tribun]