Jokowi Tak Mau Jadi Presiden CNN

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo ingin supaya keberadaan tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi "tren" baru di dunia politik Indonesia. Ia tidak ingin, pada masa awal kepemimpinan baru, yang dikerjakan cuma "nengak-nengok".
"Model transisi seperti ini sangat bagus. Tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga dalam pergantian gubernur, wali kota, atau bupati," kata Jokowi di kantor transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).
Mengapa demikian? Menurut Jokowi, pemimpin yang baru saja terpilih sering kali tak dapat langsung tancap gas melaksanakan program andalan. Sebab, dia tak diikutsertakan ke dalam pembahasan APBN atau APBD. Jokowi mengistilahkan kondisi kepemimpinan yang baru tersebut dengan istilah "CNN" atau "cuma nengak-nengok".
"Harus ada proses transisi sehingga yang baru ini bisa langsung kerja. Bukan hanya cuma nengak-nengok. Setahun bisa cuma nengak-nengok doang, itu kejadian loh," ujar dia.
Jokowi mengatakan, kondisi itu pernah dialaminya ketika masa pertama menjadi wali kota untuk Surakarta dan gubernur untuk DKI Jakarta. Dia terpaksa menjalankan rancangan program pemimpin sebelumnya sampai bisa memasukkan program andalannya di dalam pembahasan anggaran perubahan pada akhir tahun.
"Saya sudah alami di wali kota dan gubernur. Begitu masuk, tinggal terima program doang. Makanya tim transisi itu penting," tuturnya.
Untuk itulah mengapa Jokowi membentuk tim transisi. Tim itu dibentuknya untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden. Misalnya, struktur kabinet dan lain-lain.
Selain itu, tim transisi juga melakukan komunikasi dengan pemerintah saat ini agar program prioritas bisa masuk ke dalam pembahasan APBN 2015. Namun, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa seenaknya memasukkan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Sebab, pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga pada Januari-April 2014 lalu.
"Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.
Menanggapi hal itu, Jokowi tetap berharap program prioritas masuk dalam pembahasan APBN 2015. Seusai sengketa pemilihan suara diputuskan Mahkamah Konstitusi, Jokowi akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan peluang programnya masuk ke pembahasan APBN 2015. Selain itu, Jokowi menggunakan kekuatan fraksi partai politik pengusung Jokowi-JK untuk mengusahakan agar program prioritasnya masuk ke APBN 2015.
"Lewat pembahasan di DPR, nanti kita kejar," ucapnya lagi.   [kompas]