Surya Paloh dan Jokowi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengadakan pertemuan tertutup dengan  presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta Pusat, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014) malam.
Setelah kurang lebih 3 jam mengadakan pertemuan, Surya Paloh mengaku mendukung rencana Jokowi atau yang ingin menteri di kabinetnya nanti melepas atribut partai politik.
Sebab, ia menilai ide tersebut merupakan gagasan yang baik.
"Jelas (setuju) lah. Itu amat mulia sekali. Sebuah harapan baru dari keinginan masyakat. Bahwa ada pemikiran, konsepsi gagasan yang ditawarkan dengan kepemimpinan di bawah presiden (terpilih) Jokowi. Saya mendukung sekali," jelas Surya Paloh di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014) malam.
Karena dari hal-hal yang didiskusikannya bersama Jokowi, menurut Paloh, secara garis besar Jokowi ingin pemerintahan dan kabinetnya nanti berjalan efektif sebagai kabinet kerja atau Zaken Kabinet. Dengan kata lain para menteri fokus menjalankan tugas-tugasnya tanpa intervensi urusan partai politik.
"Kita hanya diskusi dan konsultasi rutin. Mudah-mudahan persiapan di Rumah Transisi berjalan seperti yang kita harapkan. (Soal kabinet) Tidak secara khusus. Kita bicara bagaimana persiapan-persiapan pemerintahan baru ke depan seusai masalah proses hukum yang insya Allah berakhir di Mahkamah Konstitusi," jelas Paloh.

Kabinet Jokowi-JK Bebas Ketua Umum Parpol

Pada kesempatan tersebut Paloh menjelaskan bahwa kabinet Jokowi-JK nantinya selain terdiri dari tokoh profesional juga pasti ada perwakilan dari partai politik. Namun, sekalipun ada kader parpol, partai diminta untuk tidak melibatkan eksekutif partai masuk dalam kabinet.
"Khusus untuk parpol tidak melibatkan ekskutif yang ada di partai politik itu. Tapi pengertian eksekutif di sini adalah yang seperti ketua umum, para ketua, sekretaris jenderal, sampai pengurus harian dan kepengurusan pleno lengkap," jelas Paloh di Jakarta, Kamis (14/8/2014) malam.
Namun, jika kader partai itu menduduki jabatan misalnya Dewan Pertimbangan atau Lembaga Majelis Syuro, menurut Paloh tak ada masalah. Yang pasti dirinya mendukung rencana Jokowi yang ingin jika ada kader partai yang masuk dalam kabinetnya untuk melepaskan atribut partainya dan fokus bekerja. Karena kabinet Jokowi-JK adalah Kabinet Kerja atau Zaken Kabinet.
"Saya pikir esensi yang paling penting tentang bagaimana efektifnya jalan pemerintahan dan kabinet. Tapi yang tadi tahu apa yang telah mas Jokowi bicarakan dengan saya adalah keinginan beliau tetap efektifnya jalannya pemerintahan dengan kabinet yang cukup bisa bekerja sebagai Zaken Kabinet," jelas Surya Paloh.

Tak Bicara Nama Menteri

Kepada awak media, Jokowi menegaskan tak ada pembicaraan nama menteri dalam pertemuannya dengan Surya Paloh.
"Bukan nama menteri, apalagi orangnya. Tak ada," kata Jokowi, Kamis (14/8/2014) malam.
Pembicaraan tersebut, menurut Jokowi hanya seputar masukan dari Surya Paloh agar sejumlah kelompok kerja atau pokja-Kantor Transisi bekerja lebih cepat. Berbagai masukan itu, lanjut Jokowi, sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi pihaknya tengah menggodok kelembagaan, seperti rencana jumlah kementerian nantinya.
"Apakah 20 kementerian, 30 kementerian dan belum rampung," ucap Jokowi.
Yang pasti, Jokowi menegaskan, hal itu tidak berarti membicarakan perampingan kabinet. Namun, yang terpenting bagaimana kabinetnya nanti bergerak cepat melaksanakan program-program pemerintahan. [liputan6,metrotv,tribun]