Jokowi Ajak Masyarakat Melapor Gerakan Babinsa Yang Tak Netral

TNI AD sudah memberikan sanksi terhadap dua orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendatangi rumah warga untuk mendata, dan mengajak memilih salah satu calon presiden. Terkait isu tersebut, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, peristiwa itu tidak terulang kembali.
"Saya minta TNI Polri harus netral itu harus disampaikan, dan semuanya harus ngerti," ungkapnya di kawasan Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2014).
Dia menambahkan, jika masih Babinsa yang melakukan hal di atas, kini masyarakat sudah mengetahuinya. Sehingga, mantan wali kota Solo ini meminta, agar masyarakat melaporkan tindakan tersebut ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Saya kira masyarakat juga ngerti jika ada yang bergerak, segera sampaikan ke Bawaslu," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat dilakukan oleh Tim Gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis 5 Juni sampai dengan Minggu 8 Juni pukul 04.00 WIB dini hari tadi.
Menurut Andika, memang pada saat itu salah seorang anggota bernama Koptu Rusfandi mendapat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pisat. Koptu Rusfandi mendatangi salah satu warga bernama AT untuk mendata preferensi warga di Pilpres 2014, namun sama sekali tak bermaksud mengarahkan para warga lainnya untuk memilih Prabowo.
"Dan hal ini merupakan suatu kesalahan. Yang terjadi adalah, ketika Saudara AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar calon presiden (Prabowo)," kata Andika melalui rilis yang diterima wartawan, Minggu (8/6/2014).
Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1. "Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah olah Koptu Rusfandi mengarahkan saudara AT untuk memilih salah satu calon presiden," ujarnya.
Tindakan Koptu Rusfandi tersebut diakui oleh TNI AD tetap merupakan suatu kesalahan. Pimpinan TNI AD sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014.
Andika menambahkan, Danramil Gambir Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajiban-nya.
Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas-tugas Babinsa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu.
"Selain itu Kapten Saliman juga tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014," imbuhnya.  [tyo/merdeka]