Ratusan warga di
Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menuntut
agar wilayah mereka dari
bebas banjir. Perwakilan warga telah mengirimkan surat kepada Suku Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Jakarta Timur, Dinas PU DKI Jakarta, Wakil Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta ke Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi).
Michael Herman (68), salah seorang warga menjelaskan,
setiap hujan deras, setidaknya sebanyak 5 RT yang ada di 4 RW kelurahan
itu mengalami kebanjiran dengan tinggi bervariasi mulai dari 50
centimeter hingga 70 centimeter.
Namun berbeda dengan banjir di tempat
lain yang disebabkan oleh limpasan kali, banjir di kelurahan itu
disebabkan oleh buruknya sistem drainase.
"Daerah kami ini
berada di cekungan. Jadi air dari mana-mana ke sini semua. Apalagi
drainase dareah ini yang mau dialirkan ke luar area ini kondisinya
sangat buruk sekali. Sengsara banget kita," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (18/1/2014) kemarin.
Michael
mencontohkan adanya saluran mikro di dekat area permukiman warga.
Saluran itu, kata dia, seharusnya mengalirkan air di selokan-selokan
permukiman warga. Sayangnya, sisi kiri saluran tersebut dikooptasi
tembok perumahan sehingga saluran menjadi sempit serta mengurangi debit
air yang mengalir. Alhasil, banjir kerap melanda permukiman warga di
sekitarnya.
Menurutnya, warga, melalui perangkat RT, RW telah
berupaya melakukan komunikasi dengan perusahaan pengembang, pemilik
perumahan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada solusi.
Michael
melanjutkan, perwakilan warga telah mengirimkan surat berisi dua
permintaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepat sebelum Jakarta
memasuki musim hujan 2013 lalu. Pertama, warga meminta Pemprov DKI
Jakarta membongkar tembok milik perumahan yang mengooptasi saluran
mikro. Kedua, warga juga meminta gorong-gorong Pasar Rebo ditutup
sehingga air langsung mengalir ke Kali Baru, bukan ke permukiman warga
lagi.
"Karena kan memang aturannya begitu. Kiri dan kanan
saluran itu tidak boleh dibangun apa-apa. Kenapa itu bisa ada tembok di
sana? Kita tuntut supaya pemerintah yang bongkar," ujarnya.
Dikonfirmasi
terpisah, Gubernur Jakarta, Joko Widodo mengakui 80 persen saluran
mikro di Jakarta memang dalam kondisi tidak layak. Banyak saluran yang
sisi kiri serta kanannya bukan jalanan inspeksi seperti yang sudah
diatur dalam Peraturan Daerah, tapi malahan terdapat bangunan warga,
baik permanen atau semi.
"Tahun ini kita mulai urai masalah itu.
Pelan-pelan akan kita buat jalan inspeksi di semua kali. Tapi warganya
harus pindah," ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jakarta,
Manggas Rudy Siahaan mengaku belum mendapatkan surat yang dikirim warga
Kampung Gedong. Namun, Manggas berjanji akan memeriksa kembali kondisi
saluran di daerah itu.
Soal tuntutan warga agar tembok perumahan
dibongkar dan gorong-gorong Pasar Rebo ditutup, Manggas menyatakan akan
meninjaunya terlebih dahulu. Jika benar dua hal itu menjadi penyebab
banjir, maka pihaknya akan memenuhi tuntutan warga.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar