Masih Banyak PR Jokowi-Ahok

Tahun 2013 segera berakhir. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus diakui sudah melakukan berbagai perubahan. Meski demikian masih juga banyak yang masih harus dikerjakan dua pasangan yang berbeda latar belakang tersebut.Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, dalam setahun ini keduanya baru mengerjakan berbagai program yang kasat mata. Seperti dalam bidang pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bidang kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun tidak pada yang tidak kasat mata. Seperti pelayanan masyarakat.
Masih banyak keluhan warga terkait pengurusan administrasi mulai dari perizinan. Ini yang tidak kasat mata dan harus dibenahi oleh gubernur. Terobosan harus dilakukan,” ucap Ferrial, Jumat (27/12/2013).
Pembenahan tidak kasat mata ini dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut lebih kepada internal di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Diantaranya pengawasan mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan pengerjaan. Ini menjadi penting, agar berbagai program yang direncanakan mantan Walikota Solo tersebut dapat tepat sasaran. “Bisa dibayangkan ada 35 ribu item program dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus diawasi. Tidak mungkin cuma gubernur yang mengawasi,” ucapnya.
Belum lagi 60 ribu item yang harus dilelang oleh tujuh ribu panitia lelang. Pembenahan internal inilah yang dikatakan Ferrial yang harus dilakukan oleh Jokowi. Yakni melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di jajarannya secara maksimal. “Bisa dibayangkan jika 7 ribu panitia lelang ini tidak bekerja maksimal. Apakah akan jalan ini pembangunan. Jadi, Jokowi mempunyai pekerjaan rumah untuk membenahi ritme kerja aparatnya untuk menunjang kinerjanya. Selama setahun ini terlihat seluruhnya dipegang oleh gubernur,” kata Ferrial.
Namun secara umum, Ferrial menilai Jokowi-Ahok telah melakukan perubahahan secara mendasar. Seperti untuk mengatasi banjir yang dilakukan secara sporadis. Untuk mengurusi banjir, Pemprov DKI membuat sumur resapan, saluran air.
Anggaran untuk mengatasi banjir yang dikantongi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dirasa Ferrial dapat dimanfaatkan dengan baik. “Dinas PU sudah merencanakan pompa besar ada di 5 tempat. Anggarannya 2T. Ini langkah luar biasa. Suatu hal yang bagus,” katanya.
Ferrial juga menyoroti soal penanganan kemacetan yang dilakukan leh Jokowi-Ahok. Langkah keduanya mendatangkan 1.000 bus untuk menunjang transportasi umum bagi warga DKI pada 2014 merupakan langkah yang tepat.
“Kita nggak bisa hindari kemacetan. Sebagai ilustrasi, motor baru mulai Januari hingga Oktober 2013 mencapai satu juta unit, sedangkan mobil mobil sebanyak 250 ribu. Jadi bisa dibayangkan. Belum lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Dengan demikian, kemacetan tak terhindari lagi. Langkah pemda akan pengadaan bus, tahun ini 1.000 bus dengan biaya sekitar 4,5 triliun itu bagus. Ini bisa diatasi dengan anggaran kita yang besar, 69T (2014),” jelasnya.

Jakarta Baru

Penilaian yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Ia mengatakan sepanjang tahun ini yang harus ditelaah adalah visi Jokowi yang menggadang tentang Jakarta Baru. “Apa yang baru? Itu yang harus dilihat selama setahun ini. Memang tidak dipungkiri terdapat beberapa kebijakan baru. Misalnya lelang jabatan lurah dan camat selanjutnya kepala sekolah dan kepala puskesmas,” tandas Yayat.
Hal lainnya yang perlu ditelaah adalah apakah ada hal yang baru yang dirasakan warga Jakarta dalam setahun ini. Ini tidak lepas daripada kinerja dari birokrasi itu sendiri. Meski Jokowi blusukan ke lapangan, namun akan percuma jika aparat dibawahnya tidak bisa mengikuti ritme kerja atasannya tersebut. Karenanya memang masih menjadi PR bagi Jokowi untuk membenahi birokrasi. Yakni dengan membangun sistem kerja yang efektif.