Kontrak Politik PDIP dan Gerindra Sudah Usang

Kontrak politik Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerimdra Prabowo Subianto dinilai usang, apalagi kontrak itu dibuat pada Tahun 2009 saat kedua partai politik (parpol) tersebut berkoalisi.
“Politik itu dinamis, dan ada pameo dalam politik tidak ada teman yang abadi, tapi yang ada kepentingan,” papar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Prof Dr Yusron Razak, di Jakarta, Jumat (27/12/2013) malam.
Karenanya, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut yang akan dicalonkan sebagai calon presiden, tidak perlu khawatir dengan adanya pengakuan kontrak politik antara Mega dan Prabowo.
“Mana ada kontrak politik yang mengikat. Semua kontrak politik berlaku pada situasi dan keadaan tertentu, sehingga ada yang istilah pemimpin politik bisa lahir pada zamannya. Karenanya tidak lahir oleh terikat pada kontrak politik yang dibuat di masa lalu,” tutur Yusron.
Menurutnya, bisa saja Jokowi yang terus berada pada posisi di atas dalam elektabilitas capres, diyakini orang sebagai orang yang lahir pada zamannya sekarang. “Jadi menentukkan pemimpin dalam hal ini capres ada proses politik, bukan karena ikatan kontrak politik,” papar Yusron.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan PDIP memiliki kontrak politik dengan Partai Gerindra untuk 2014. Yaitu PDIP mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2014.
Kontrak politik itu dibuat pada saat Gerindra dan PDIP berkoalisi di Pilpres 2009. Saat itu, mengusung Megawati-Prabowo sebagai Capres dan Cawapres.

Sumber :
Pos Kota