Jika memang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkeras ingin bus impor dibebaskan dari pajak, Kementerian Keuangan akan memenuhinya. Apalagi, ada dasar hukum untuk memberi insentif fiskal seperti itu, ketika tujuannya buat pelayanan publik.
Syaratnya, ketika ada protes dari pelaku industri dalam negeri, Chatib mengaku enggan disalahkan. Kebijakan ini dipastikan akan mempengaruhi pengusaha karoseri nasional lantaran harga bus impor akan jadi lebih murah.
"Pemda DKI maunya apa, pengadaan domestik atau impor, kasih tahu kita. Berdasarkan peraturan itu bea masuknya bisa nol persen untuk kepentingan publik. Kalau impor berarti enggak pakai domestik, mereka harus bicara dengan perusahaan domestik, kalau mau protes silakan dengan pemda DKI," kata Chatib di kantornya, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Chatib menegaskan pihaknya belum menolak atau menyetujui permintaan Pemprov DKI soal insentif untuk bus impor asal China itu. Dia pun menjelaskan bahwa jika lelang penambahan armada itu menggunakan perusahaan dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sudah nol persen.
Karena itu, dia menolak jika pihaknya dianggap punya standar ganda dalam memberi fasilitas pajak pada angkutan umum dibanding mobil murah ramah lingkungan (LCGC).
"Angkutan umum dalam negeri itu sudah nol, LCGC itu juga PPnBM-nya juga nol. Tapi kalau mereka mau pilih impor, insentif bisa diberikan, dan itu dimungkinkan, tinggal mereka pilih," ujarnya.
Mantan Kepala BKPM sekaligus mengingatkan bahwa pembebasan bea masuk impor ini sebetulnya kontroversial. Dia mempertanyakan, ketika pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri publik marah. Namun, ketika Pemprov DKI berniat menjalankan langkah serupa, tidak ada tentangan.
"Kalau pemerintah impor selama ini kayak makanan segala macam, harganya jadi murah, dibilang salah. Harus adil dong," cetusnya.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja menuturkan Pemprov DKI terpaksa mengandalkan impor dari China karena industri dalam negeri mengaku tak bisa memenuhi kebutuhan bus tersebut.
"Enggak ada yang sanggup menyediakan 1.000 bus dalam setahun. Ini tergantung kemampuan pemasok. Saya belum tahu informasi kelanjutannya," ujarnya bulan lalu.
Pekan lalu Joko Widodo menyentil pemerintah pusat yang hingga saat ini belum memberikan pembebasan pajak untuk angkutan umum. Saat itu, dia tidak merinci apa insentif fiskal yang sebenarnya diinginkan soal impor angkutan umum.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini membandingkan permintaan pihaknya dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Dia pun spesifik meminta angkutan umum bebas PPnBM.
"Masa LCGC (mobil murah) bebas pajak dan kita angkutan umum tidak," kata Jokowi. Insentif PPnBM kita minta nol persen," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar