PDI-P: Larang Jokowi "Nyapres", Gerindra Tak Beretika

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo menilai, Partai Gerindra berlebihan merespons elektabilitas politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi terus meroket dalam sejumlah survei sebagai kandidat calon presiden potensial.
Menurut Tjahjo, Gerindra tak beretika karena ikut mencampuri urusan internal PDI-P terkait calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.
Tjahjo menegaskan, PDI-P memiliki hak penuh untuk mengusung salah satu kader terbaiknya sebagai calon presiden 2014-2019. Tak ada partai mana pun yang dapat menghalangi PDI-P mengusung calon presidennya sendiri.
"Etikanya di mana ya? Sebuah partai politik yang melarang kader partai lain. Jokowi adalah kader PDI-P, yang berhak memerintah dan melarang Jokowi ya partainya sendiri, bukan partai lain (Gerindra)," kata Tjahjo, Selasa (3/9/2013).

Gerindra minta Jokowi fokus urus Jakarta

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritisi wacana yang berkembang agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, Jokowi masih memiliki hutang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.
Muzani menjelaskan, secara prinsip pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya. Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI-P sempat berjanji akan mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.
"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apapun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI-P mengenai hal itu.
"Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi, kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI-P mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.

Sumber :
kompas.com