Penandatanganan MOU tersebut dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI AU. Pihak TNI AU mengizinkan lahannya untuk normalisasi Kali Sunter.
"Naskah kesepakatan yang sudah ditandatangani ini merupakan tindak lanjut ketiga pihak dalam rangka antisipasi permasalahan banjir di DKI yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk normalisasi kali Sunter yang memakai sebagian aset TNI AU di Lanud Halim Perdanakusumah," ujar Panglima Koops I TNI AU Marsekal Muda TNI M Syaugi di Makoops I TNI AU, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2013).
Syaugi mengatakan, aset tersebut akan dijadikan kepemilikan sementara tanpa mengubah mengubah status.
"Pimpinan sudah memberikan izin untuk normalisasi Kali Sunter dalam rangka antisipasi banjir," kata Syaugi.
MOU tersebut berlaku selama 1 tahun. Nantinya pihak Kementerian PU akan melakukan pengerjaan normalisasi Kali Sunter sepanjang 2,5 Km yang bersebelahan dengan Halim PK. Kali tersebut awalnya sedalam 2 meter, akan dikeruk menjadi 8 meter dengan lebar hingga 20 meter.
Jokowi berharap, pengerjaan normalisasi Kali Sunter ini bisa segera diselesaikan. Terlebih telah diperbolehkan menggunakan lahan milik TNI AU.
"Ini soal pengentasan banjir, sedang berjalan. Semua titik berjalan. Saya minta pengerjaannya cepat. Tekhnisnya tanya ke Kementerian PU. Kita ini hanya membebaskan lahan," kata Jokowi.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar