PDI-P, Jangan Tunda Pencapresan Jokowi

Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Presiden 2014 diyakini akan mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Karena itu, pencalonan Jokowi akan lebih bermanfaat bagi PDI-P jika segera ditetapkan sebelum Pemilu Legislatif 2014.
Pendapat tersebut disampaikan Ikrar Nusa Bhakti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2013).
Menurut Ikrar, seharusnya PDI-P tidak menunda pendeklarasian Jokowi sebagai calon presiden (capres).
”Kalau ditunda, apalagi menunggu hasil pileg (pemilu legislatif) itu sangat terlambat dan bisa mengurangi perolehan suara PDI-P,” katanya.

Seharusnya, kata Ikrar, deklarasi Jokowi sebagai capres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif pada bulan April 2014. Idealnya, deklarasi dilakukan pada bulan Oktober tahun ini.
Dengan deklarasi Jokowi sebagai capres, elektabilitas PDI-P akan meningkat. Perolehan suara pada pemilu legislatif diperkirakan bisa melonjak menjadi 20 persen hingga 26 persen. Dengan demikian, PDI-P bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Jika tetap akan berkoalisi, PDI-P bisa menentukan partai mana saja yang akan diikutkan dalam koalisi.

Parpol penentu

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mengingatkan, berapa pun elektabilitas dan popularitas seorang tokoh tetap tidak bisa menjadi capres jika tidak dicalonkan oleh partai politik. Sebab, konstitusi dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden mengatur, capres-cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Konstitusi tidak mengenal capres-cawapres dari jalur perseorangan.
Sementara itu, di tempat terpisah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, pihaknya akan bersedia ikut Pilpres 2014 jika dipasangkan dengan Jokowi. Untuk pasangan ini, Jokowi sebagai calon presiden dan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Pencalonan sebagai capres dan cawapres perlu diikuti karena berguna untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara tentu harus (ikut). Anda pun kalau ada kesempatan harus ikut,” kata Kalla ketika ditanya apakah bersedia dipasangkan dengan Jokowi yang mendapat tingkat elektabilitas yang tinggi dari hasil survei, di Jakarta, Senin (1/9/2013).
Menurut Kalla, tidak ada hambatan untuk berduet dengan Jokowi. ”Saya tidak bicara hambatan karena ini (duet dengan Jokowi) belum kami bicarakan,” kata JK.
JK menambahkan, bagi dirinya, siapa pun tidak ada hambatan yang serius. Menurut dia, selama ini belum ada pendekatan dengan Jokowi ataupun PDI-P yang kemungkinan akan mengusung Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2014.
Ia menambahkan, dalam politik, banyak dinamika. ”Nanti kami lihat perkembangan. Politik itu dinamikanya cepat. Kami lihat kemungkinannya,” kata JK.

Berkejaran

Berdasarkan hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP), elektabilitas Partai Golkar dan PDI-P berkejaran melampaui elektabilitas partai lain peserta pemilu. Partai Golkar tercatat mencapai tingkat elektabilitas sebesar 15,9 persen, sedangkan PDI-P berbeda tipis, tercatat 15,2 persen.
Hasil survei LKP tersebut dipaparkan CEO LKP Usman Rachman, di Jakarta, Senin. Dalam survei tersebut, LKP juga mencermati, proses konvensi calon presiden yang digagas dan tengah dilakukan proses awalnya tidak memengaruhi elektabilitas Partai Demokrat yang dalam Pemilu 2009 menjadi pemenang.
Usman mengatakan, naik turunnya hasil survei terhadap elektabilitas partai tidak berdampak pada naik turunnya elektabilitas calon presiden. Itu hanya diperlihatkan pada Partai Golkar yang telah mendeklarasikan Aburizal Bakrie sebagai capres dan PDI-P yang banyak digadang-gadang memiliki kader andalan Jokowi.
Namun, bagi Partai Hanura dan Gerindra, naik turunnya hasil survei elektabilitas partai berdampak pada capresnya. Dari hasil survei, elektabilitas Partai Hanura pascadeklarasi capres-cawapres Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo menempati posisi ketiga, yakni mencapai 10,9 persen. Kemudian Partai Gerindra sebesar 10,2 persen dan Partai Demokrat 8,9 persen.
Survei LKP ini dilaksanakan pada 12-18 Agustus 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel 450 responden melalui teknik multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan telepon.
Usman mengatakan, ”Elektabilitas Wiranto sebagai capres telah mencapai 18,5 persen. Wiranto melewati tingkat keterpilihan capres Gerindra Prabowo Subianto. Namun, posisi Wiranto masih berada di bawah Jokowi. Dalam survei LKP, Jokowi tetap menjadi capres terfavorit pilihan publik. Sebanyak 19,6 persen responden memilih Jokowi sebagai presiden jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini.”
Sementara, posisi Prabowo Subianto hanya memperoleh 15,4 persen, disusul Jusuf Kalla (7,6 persen), Aburizal Bakrie (7,3 persen), Megawati Soekarnoputri (6,1 persen), dan Dahlan Iskan (3,4 persen).

Sumber :
tribunnews.com